Koran Jakarta | October 18 2019
No Comments
Atasi Kekeringan

Warga Tak Butuh Imbauan, tapi Langkah Nyata

Warga Tak Butuh Imbauan, tapi Langkah Nyata

Foto : ANTARA/Fakhri Hermansyah
Antri Air I Sejumlah warga mengantre bantuan air bersih di Desa Ridomanah, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diha­rapkan segera mengambil ke­bijakan yang nyata mengatasi kekeringan di Jakarta. Atasi kekeringan bukan berkali-kali imbau rakyat hemat air, tapi harus nyata.

“Masa cuma diimbau hemat air saja. Kita ini rakyat, peme­rintah harus mengambil tin­dakan segera. Entah itu men­girimkan air bersih, apa pun caranya. Jangan sampai ketika hujan malah kebanjiran, ketika kemarau kita tidak ada air. Pe­jabat itu kan pintar-pintar, cari kek cara untuk mengelola air ini agar kita tidak kekeringan,” jelas Roi, warga Meruya Sela­tan, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (15/9).

Roi dan warga lain yang tinggal di Jalan Putri Tunggal Kaveling DKI Blok 140 Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, mulai mengalami kekeringan dan kesulitan air.

Pemantauan Koran Jakarta, permukiman yang didomi­nasi rumah kontrakan ini be­lum dilayani air perpipaan dari pemerintah atau operator perusahaan swasta. Mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-harinya, se­dangkan untuk air konsumsi, warga mengandalkan depot air minu.

Roi, 41 tahun, mengatakan dalam dua bulan terakhir sela­lu meminta kebutuhan air ber­sih dari tetangganya. Air sumur yang disedot dengan pompa air tak kunjung keluar karena telah mengering.

“Kalau dulu, tak ada cerita harus minta-minta air ke te­tangga. Sekarang, setiap kema­rau pasti harus siap nentengin air pakai ember. Kita minta dari tetangga yang masih ada airnya,” ujar Roi, warga Kem­bangan, Jakarta Barat, Minggu (15/9).

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Nurhasan, mengatakan langkanya air ber­sih di Jakarta disebabkan kar­ut-marutnya penegakan Per­aturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dia mengungkapkan banyak pem­bangunan di Jakarta yang tidak sesuai zonasinya sehingga ber­dampak pada sumber air tanah yang ada di perut bumi.

“Menurut saya, semua ter­gantung RTRW. Itu kuncinya. Sepanjang itu ditegakkan dan sesuai fungsi alih tata guna la­han, sepertinya tidak ada per­soalan. Sekarang tinggal RTRW itu dijalankan atau tidak,” ka­tanya.

Menurutnya, pasokan air dari PAM Jaya belum sepenuhnya memenuhi kebutuh­an air warga Ibu Kota. Saat ini, layanan air perpipaan dari PAM Jaya baru mencapai 60 persen. Politisi Partai Gerindra ini me­ngatakan pembangunan jar­ingan pipa air bersih membu­tuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga diperlukan perenca­naan matang ke depannya. pin/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment