Koran Jakarta | August 21 2019
No Comments
Tata Kelola Guru | Usulan Ketua Umum PGRI Telah melalui Kajian Akademik

Wacana Sentralisai Mesti Dikaji

Wacana Sentralisai Mesti Dikaji

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah perlu mematangkan koordinasi antara pusat dan daerah terkait tata kelola guru.

 

JAKARTA – Wacana atau usulan sentralisasi tata kelola guru perlu dikaji secara kom­prehensif. Pasalnya, sentralisa­si harus mempertimbangkan banyak hal, seperti pelatihan, perekrutan, penempatan, hingga persoalan anggaran.

“Pemerintah perlu mema­tangkan koordinasi antara pusat dan daerah terkait tata kelola guru. Hal ini penting karena isu ini sudah menyen­tuh ranah otonomi daerah,” kata Peneliti Center for Indo­nesian Policy Studies (CIPS), Nadia Fairuza Azzahra, di Ja­karta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, secara teori, apabila tata kelola guru dilak­sanakan secara terpusat maka pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih besar ter­kait kualitas guru dan juga seb­arannya di seluruh wilayah In­donesia. Selain itu, pemerintah pusat dapat mengetahui dae­rah mana saja yang memiliki banyak guru berkualitas dan daerah mana saja yang keku­rangan guru-guru berkualitas.

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah dapat mengirim guru-guru tersebut ke daerah yang membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Pemerintah pusat memiliki sumber daya yang lebih baik untuk melaku­kan pelatihan dan upaya-upaya peningkatan kompetensi guru daripada pemerintah daerah karena pemerintah daerah me­miliki kapasitas yang berbeda-beda,” kata dia.

Kendati demikian, pemerin­tah pusat juga harus memper­timbangkan kalau pemerintah daerah juga merupakan pihak yang paling mengetahui per­masalahan guru yang ada di wilayahnya. “Pengalaman dan kajian terkait permasalahan guru dari pemerintah daerah tidak dapat diabaikan begitu saja,” paparnya.

Untuk itu, Nadia me­nyatakan pemerintah sebaiknya juga menyadari sentralisasi tata kelola tanpa diimbangi dengan perubahan pola pelatihan dan peningkatan kompetensi guru akan mengurangi efektivitas dari wacana kebijakan tersebut. Hal tersebut dinilai juga ber­kaitan dengan insentif seperti apa yang cocok untuk mening­katkan kualitas guru.

Seperti diberitakan sebel­umnya bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, men­gatakan pemerintah perlu membenahi tata kelola guru agar ada peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Dalam hal ini, Unifah meminta pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama mem­perbaiki tata kelola guru untuk peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

“Sebaiknya tata kelola guru itu harus dilakukan oleh pusat karena daerah dibatasi we­wenang kabupaten dan pro­vinsi. Jadi, untuk hal-hal ter­tentu tata kelola guru memang perlu disentralisasi,” kata Uni­fah dalam orasi ilmiahnya se­bagai syarat pengukuhan Guru Besar bidang Manajemen Ilmu Pendidik dan Tenaga Kependi­dikan Fakultas Ilmu Pendidi­kan Universitas Negeri Jakarta, beberapa waktu lalu.

Akan Mengkaji

Sementara itu, Sekjen Ke­menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Didik Suhardi, mengatakan Ke­mendikbud akan mengkaji tata kelola guru secara sentralisasi. Untuk mewujudkannya, Kemen­dikbud harus melalui banyak pertimbangan, memerlukan waktu, dan keputusan politik.

Ia berpendapat wacana dan usul Ketua Umum PGRI, Uni­fah Rasyidi, tentu mempunyai pertimbangan dan data me­lalui kajian akademik. “Untuk mengkajinya, itu memerlukan pembahasan dan waktu serta melibatkan para pihak terkait. Selain itu, Kemendikbud juga memerlukan keputusan poli­tik, mengingat akan menjadi keputusan besar,” katanya.

Menurut Didik, jika tata ke­lola guru akan terpusat lagi, yang mungkin bisa dilakukan gaji guru tetap menjadi tanggung ja­wab pemerintah daerah, sedan­gkan manajemen guru ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud. Manajemen guru dimaksud terkait pelatihan, kompetensi, rekrutmen, dan penempatan guru. “Bagi Kemen­dikbud, jika rencana sentralisasi guru mau diwujudkan, tidak ma­salah. Kemendikbud mengelola manajemen guru, sedangkan teknis keuangan tetap oleh dae­rah,” katanya. ruf/Ant/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment