Utang Melesat 41 Persen dalam Tiga Tahun | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments
Pengelolaan Anggaran - Utang Naik Signifikan Melebihi Defisit APBN

Utang Melesat 41 Persen dalam Tiga Tahun

Utang Melesat 41 Persen dalam Tiga Tahun

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font
Tahun 2019 adalah puncak jatuh tempo pembayaran utang pemerintah. Indikator rasio utang banyak diragukan setelah krisis utang Eropa 2011.

 

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengingatkan agar pemerintah sebaiknya tidak selalu menganggap utang negara masih aman karena rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 30 persen.


Sebab faktanya, jumlah utang pemerintah terus bertambah, hampir mencapai 3.700 triliun rupiah per April 2017. Selain itu, beban bunga juga terus meningkat tiap tahun.

Di sisi lain, penerimaan negara, terutama pajak, masih sulit ditingkatkan. Hal ini tentunya berpotensi meningkatkan risiko utang ke depan, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan APBN untuk menyejahterakan rakyat.


Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir, sejak 2014 hingga April 2017, total utang pemerintah melonjak sekitar 1.058 triliun rupiah atau naik 40,56 persen.


“Kenaikan utang tersebut salah satu yang tercepat sejak era reformasi,” ujar dia ketika dihubungi, Jumat (26/5).


Data pemerintah menyebutkan utang pemerintah pusat hingga April 2017 sebesar 3.667,41 triliun rupiah, terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 2.932,69 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 734,71 triliun rupiah.


Menanggapi hal itu, Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menilai posisi utang pemerintah masih aman. Rasio utang RI terhadap PDB belum melebihi 30 persen.


“Negara lain ada yang mencapai 100 sampai 200 persen terhadap PDB. Kita masih jauh dari itu dan tidak bermasalah dengan utang serta tidak dalam kondisi yang berbahaya atau krisis,” jelas Darmin, Jumat.


Meski begitu, Bhima mengingatkan bahwa risiko utang tidak bisa dilihat hanya dari rasio utang terhadap PDB. “Metode ini banyak diragukan, terutama pascakrisis utang di Eropa tahun 2011 lalu,” jelas dia.


Bhima memaparkan negara seperti Spanyol dan Irlandia akhirnya harus di-bailout oleh Dana Moneter Internasional (IMF), padahal rasio utangnya terbilang masih dalam batas aman dibandingkan Yunani.


Menurut dia, masalah utama dari tingginya risiko utang adalah besarnya kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah dan cicilan bunga yang tinggi.

Porsi kepemilikan asing dalam surat utang negara cenderung meningkat, dan kini mencapai 38 persen. Sementara itu, bunga obligasi pemerintah masih di atas 7 persen, bahkan lebih tinggi dari India dan Filipina yang peringkat utangnya sama dengan Indonesia.


“Dengan kondisi penerimaan pajak yang mengalami tekanan maka bunga utang yang perlu dibayar jelas membebani APBN. Terlebih tahun 2019 adalah puncak jatuh tempo pembayaran utang pemerintah,” tukas dia.


Berdasarkan data Asian Bonds Online per 25 Mei 2017, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah RI tenor 10 tahun berada di level 6,950 persen, jauh di atas obligasi pemerintah Filipina yang sebesar 4,729 persen.


Sementara itu, pembayaran bunga utang pemerintah setiap tahun terus meningkat dan mencapai 221 triliun rupiah tahun ini. Pada 2015 dan 2016, beban bunga itu masing-masing 156 triliun rupiah dan 191 triliun rupiah.


Catatan BPK


Sebelumnya dikabarkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki beberapa catatan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2016. Salah satunya mengenai utang atas defisit APBN.


Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, mengatakan pada laporan keuangan pemerintah di 2017 dapat melakukan pengukuran defisit anggaran dengan basis akuntabilitas.


“Bukan karena proses pembiayaan keuangan langsung, tapi utang-utang bersifat spontan. Contohnya subsidi yang belum dibayar, pekerjaan selesai belum dibayar sehingga esensi defisit anggaran setahun menjadi lebih terlihat akuntabel,” kata Agus.


Dalam ulasan mengenai peringkat utang Indonesia, S&P mengemukakan dalam beberapa tahun terakhir, utang pemerintah meningkat signifikan melebihi nilai defisit anggaran.

Contohnya, dalam lima tahun hingga 2016, rata-rata defisit APBN di level 2,2 persen terhadap PDB. Pada periode sama, rata-rata kenaikan utang pemerintah secara tahunan adalah 3,2 persen dari PDB.


Ini disebabkan oleh dampak depresiasi rupiah sepanjang periode itu akibat jumlah utang negara dalam valuta asing ketika diukur dalam mata uang lokal. Lebih dari 40 persen utang pemerintah dalam valas pada akhir 2016. ahm/Ant/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment