Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, Terkait Seleksi Calon Pimpinan KPK

Uji Kelayakan dan Kepatutan Bisa Selesai Dalam Seminggu

Uji Kelayakan dan Kepatutan Bisa Selesai Dalam Seminggu

Foto : ANTARA/PUSPA PERWITASARI
A   A   A   Pengaturan Font
Panitia Seleksi (pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan sepuluh nama Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk selanjutnya disodorkan ke Komisi III DPR RI guna dilaksanakan fit and proper test (FPT) atau uji kelayakan dan kepatutan.

 

Kendati demikian, terdapat beberapa permasalahan yang mewarnai proses seleksi, mulai dari ada Capim KPK yang diduga memiliki rekam jejak yang buruk, hingga proses seleksi yang mepet karena mendekati akhir jabatan DPR RI periode 2019–2024.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta me­wawancarai Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9). Berikut petikannya.

Pendapat Anda soal sepuluh nama Capim KPK yang telah diserahkan ke Presiden Jokowi?

Kami mengharapkan sepuluh nama yang diberikan ke Presiden tentu nanti akan menjadi kewenangan Presiden untuk menerus­kan kepada lembaga legislatif. Ten­tu, lembaga legislatif apabila nanti sudah menerima secara resmi, ada mekanismenya di dalam DPR, yaitu ada mekanisme di dalam paripurna yang di­dahului dengan Bamus (Badan Musyawarah) dengan selu­ruh pimpinan fraksi, yang diterus­kan kepada komisi yang ditunjuk. Dalam hal ini, komisi teknis dalam masalah hukum adalah Komisi III, tentu nanti Komisi III akan melakukan pembahasan setelah melalui proses paripurna.

Apakah nantinya proses seleksi ini selesai sebelum masa jabatan berakhir?

Saya belum bisa berandai-andai, karena surat secara fisik belum kami terima di Komisi III. Kalau saya bilang bisa, tapi suratnya belum masuk, kan tidak bisa dijalankan. Asumsinya, kalau setelah Presiden menerima sepuluh nama Capim KPK dan langsung diteruskan ke DPR, berarti kan minggu depan Komisi III sudah bisa mulai. Kalau surat itu belum masuk di dalam proses paripurna yang ada di DPR dan Komisi III belum diberi­kan delegasi, kita tidak bisa jalan (melakukan FPT).

Lalu, kapan kira-kira bisa dibahas?

Sekarang kan bulan Septem­ber, kalau melihat kalkulasi, surat tersebut masuk di dalam minggu ini, bisa dilakukan minggu depan. Tapi itu kan semua berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi. Kesem­patan fraksi-fraksi itu kewenangan dari pada pimpinan-pimpinan partai politik.

Bagaimana perkembangan pembahasan politik soal Capim KPK sejauh ini?

Saya belum diajak bicara soal itu, karena suratnya sendiri secara fisik belum masuk dari pansel kepada Presiden dan dari Presiden kepada DPR.

Kemudian, butuh waktu berapa lama untuk fit and proper test?

Paling cepat sekitar seminggu bisa diselesaikan, satu minggu menurut hari kalender.

Jadi, lebih baik cepat dibahas di Komisi III?

Kalau sesuatu bisa kita bahas lebih cepat, kenapa harus kita perlambat. Efisiensi waktu kan juga menjadi pertimbangan kami.

Artinya, Komisi III mendorong Presiden segera menyerahkan surat terkait FPT Capim KPK?

Kita tunggu saja suratnya. Saya tidak mau berandai-andai, hukum kan bicaranya fakta aktual. Kalau ada surat, kita bahas, kalau tidak ada surat, asumsi-asumsi saja, percuma kita bahas itu. trisno juliantoro/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment