Koran Jakarta | April 19 2019
No Comments

Tuntaskan Kasus E-KTP

Tuntaskan Kasus E-KTP
A   A   A   Pengaturan Font

Dalam sepekan ini, ada peristiwa yang menjadi perhatian publik, terutama kalangan politisi dan mereka yang tengah mempersiapkan Pemilu Serentak 2019 seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Peristiwa yang dimaksud penjualan blangko e-KTP secara langsung di toko di kawasan Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan penjualan via online.

Baru saja masalah tersebut menemui titik terang mengenai pelaku dan motifnya, tapi sudah muncul lagi peristiwa lain. Kasusnya adalah tercecernya e-KPT yang ditemukan warga di Jalan Karya Bakti VI, depan musola RT 003 RW 011, kawasan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Pertanyaan publik, mengapa itu bisa terjadi? Lalu bagaimana pengawasan dokumen negara yang amat penting bagi individu dan negara bisa tercecer? Mengapa terjadi menjelang pemilihan umum? Sebab basis data pemilih yang disusun KPU berdasar identitas tunggal KTP.

Karena urgensinya e-KTP, maka sangat wajar kekhawatiran banyak pihak mengenai dugaan kemungkinan penyalahgunaan data e-KTP untuk kepentingan tertentu, khususnya politik. Paling tidak, itulah yang dikatakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang menilai kemungkinan ada motif politik. Publik tetap saja masih menduga-duga. Kemungkinan besar adalah motif membuat kegaduhan menjelang pemilu serentak.

Semua harus mengingatkan bahwa e-KTP adalah doukumen negara yang penting. Karena itu pembuatan dan penyimpanannya pun harus benar-benar aman. Apabila ada sejumlah dokumen e-KTP yang tak digunakan lagi karena ada kesalahan atau sudah kedaluarsa, seharusnya dimunasnahkan dengan baik. Apalagi kasus tercecernya e-KTP bukan pertama kali. Beberapa waktu lalu juga terjadi di Bogor.

Kejadian ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, atau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Tanggung jawab atas seluruh penyimpanan dokumen ini ada pada Direktorat Jenderal Dukcapil.

Jika dokumen sepenting e-KTP saja bisa tercecer atau sengaja dibuang oleh oknum pegawai Ditjen Dukcapil, bagaimana pemerintah mengamankan dukumen negara lainnya. Kita sebagai warga negara menjadi risau karena proyek e-KTP sedari awal bermasalah. Ketua DPR Setya Novanto hingga banyak anggota parlemen terseret kasus korupsi pembuatan e-KTP.

Rakyat sendiri menerima dampak buruk dari proyek besar yang ditangani kurang profesional karena masih banyak warga belum bisa merekam dan membuat e-KTP. Padahal mereka sangat membutuhkan identitas itu untuk berbagai keperluan. Meski ada formulir pengganti bagi mereka yang belum selesai, rentan rusak.

Kita melihat persoalan penjualan e-KTP dan tercecernya e-KTP berpotensi menjadi pemantik bagi banyak kelompok masyarakat, khususnya elite politik, untuk dimanfaatkan sebagai isu. Sebab ini memang sangat “seksi” dari sisi politis. Sebelumnya ada dugaan data pemilih yang belum sinkron dalam jumlah jutaan.

Memang dari sisi penyelenggara pemilu, masalah ini tidak mempengaruhi database pemilu. Namun, masyarakat tetap curiga karena jumlah yang tercecer besar. Begitu juga ketika Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakhrullah, dan juga Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada gangguan serius. Kasus ini harus diselidi dan dijelaskan secara tuntas.

Kita berharap penyelidikan Kemendari dan Mabes Polri bisa menemukan pelaku, motif, dan alasan bisa terjadi. Pengawasan atas proses e-KTP dilakukan mulai proses perekaman, pencetakan, dan distribusi ke warga. 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment