Koran Jakarta | June 18 2018
No Comments

Tragedi Kenaikan Harga Beras

Tragedi Kenaikan Harga Beras
A   A   A   Pengaturan Font

Sejak awal 2018, harga beras di beberapa daerah naik melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni di atas 9.450 rupiah per kilogram untuk jenis medium dan di atas 12.800 rupiah per kilogram beras premium. Diperkirakan, harga akan terus naik hingga Februari.

Guna menekan harga, pemerintah mengadakan operasi pasar. Tak seperti sebelumnya, kali ini operasi diperluas hingga 1.830 titik. Bahkan, Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk operasi pasar hingga harga kembali ke HET. Operasi sampai Mei 2018.

Kenaikan harga sesungguhnya tidak akan terjadi bila pembantu-pembantu Presiden menyadari, sistem produksi dan distribusi beras tak bisa ditangani secara parsial. Artinya, sebuah kebijakan seperti HET memiliki beberapa skenario untuk menghadapi tekanan produksi maupun distribusi.

Jadi, pricing strategy bukan sekadar perintah apalagi uji coba, namun keputusan menentukan harga awal untuk penetrasi pasar cepat dan membangun loyalitas konsumen.

Kegagalan HET tidak bisa dianggap sepele. Mesti ada evaluasi komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk sanksi kepada pihak yang menerapkan kebijakan HET. Tanpa sanksi, HET bagaikan “ayam tanpa kepala.”

Pemerintah juga mesti menyadari, data beras ternyata tidak sinkron dengan kenyataan. Bahkan, ada menteri memastikan stok beras cukup beberapa bulan, namun faktanya harga beras naik. Jika demikian adanya, kemana stok beras itu?

Anehnya lagi, ketika para menteri sedang mencari-cari penyebab harga beras naik, tahu-tahu muncul keinginan impor beras. Seolah-olah, harga beras seketika akan turun jika diguyur beras impor. Situasi menjadi runyam karena polisi ikut-ikutan bertindak dengan mengancam menindak para spekulan.

Tragedi kenaikan harga beras awal tahun 2018 boleh jadi sebagai sejarah terburuk pengadaan bahan pokok nasional. Sebab, pemerintah sebelumnya sudah memastikan tidak akan terjadi gejolak harga. Pemerintah juga meyakini stok beras aman dan kebijakan HET akan berpihak pada konsumen.

Pemerintah memang harus bertindak dan segera mengatasi kenaikan. Pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan-kebiajkan yang menimbulkan panic buying seperti operasi pasar besar-besaran maupun impor.

Apabila pemerintah menambah pasokan beras dengan impor bisa berakibat buruk pada para petani. Sebab untuk impor diperlukan waktu dua bulan. Rinciannya untuk administrasi, port to port yang bisa makan waktu sebulan, sampai distribusi ke pasar. Sedangkan dua bulan ke depan sudah mulai memasuki panen raya padi.

Pada situasi seperti sekarang, pemerintah harus bisa membuktikan kenaikan harga beras hanya sementara. Selain itu, pemerintah juga harus membuktikan, stok beras Bulog cukup memenuhi kebutuhan beras nasional.

Terpenting lagi, harus ada yang mengakui bahwa tragedi kenaikan harga beras awal tahun 2018 ini bukan semata karena faktor cuaca. Untuk itu, pihak-pihak yang salah menafsirkan produksi beras, salah menata distribusi beras, dan salah menerapkan HET mesti diberi sanksi.

Tanpa sanksi, persoalan harga beras, termasuk harga kebutuhan pokok lainnya, akan berputar-putar di situ saja, tanpa solusi. Jadi, jangan petani melulu yang disalahkan, pejabat pemerintah hingga pembantu presiden mesti pula disalahkan: kenapa harga beras menjadi mahal? Harus ada yang dapat menjawab atas berbagai pertanyaan di atas agar kelak tidak terjadi lagi kasus serupa. 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment