Koran Jakarta | January 19 2019
No Comments
KKI 2018

Tonggak Penting Pemajuan Kebudayaan Indonesia

Tonggak Penting Pemajuan Kebudayaan Indonesia

Foto : ANTARA /Rivan Awal Lingga
A   A   A   Pengaturan Font

Kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia lahir dari pengalaman panjang. Pengalaman panjang inilah yang kemudian terkristalisasi dalam spektrum Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, dalam upayanya memecahkan persoalan-persoalan zaman.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anang Hermansyah mengatakan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 yang diselenggarakan pada pekan pertama Desember, tidak sekadar formalitas.

“Jika selama ini ada kesan, kegiatan yang dilaksanakan birokrasi hanya sekadar formalitas dan penyerapan anggaran, KKI ini diharapkan jauh dari citra demikian,” ujar Anang di Jakarta.

Menurutnya, KKI harus dimaknai sebagai implementasi dari UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Perpres No 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

KKI 2018, menjadi tonggak penting dalam perumusan dan pendefinisian dan pemajuan kebudayaan nasional.

“Saya berharap, ada dampak turunan yang konkret atas pemajuan kebudayaan di Indonesia yang dihasilkan dari pelaksanaan KKI itu. Bukan sekedar penyerapan anggaran saja tapi ada hasil nyata,” tambah dia.

Kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia harus dijadikan pemacu untuk kemajuan sumber daya manusia Indonesia di tengah globalisasi serta perkembangan digital yang begitu masif.

Dia menjelaskan seni sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan yang di dalamnya terdapat musik dalam satu dekade terakhir ini terbukti lesu darah.

“KKI harus menghasilkan rumusan konkret, aplikatif yang dapat menunjang pemajuan kebudayaan, tak terkecuali dalam urusan musik di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, budayawan dari ITB Bandung, Acep Iwan Saidi mengusulkan KKI 2018 mesti mampu merespons realitas politik yang sedang terjadi menjelang Pilpres 2019.

Menurut dia, yang terpenting dalam pemajuan kebudayaan adalah kebijakan politik. Salah satu caranya, lanjutnya, bagaimana kebudayaan bisa menjadi salah satu tema dalam debat capres dan cawapres.

Sehingga pasangan capres dan cawapres tersebut bisa mengeluarkan konsep, strategi, dan janji untuk memajukan kebudayaan dan menjadikan kebudayaan sebagai salah satu basis pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter.

Sedangkan, budayawan Mohammad Sobary mengatakan KKI harus membahas arah perjalanan bangsa ke depan baik jangka panjang dan menengah.

“Arah perjalanan itu isinya minimal mencakup kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa kita belum pernah berjalan di atas kebijakan ini. Sistem pendidikan dirumuskan di tingkat bawah, paling tinggi di tingkat menteri tanpa kiblat atau rujukan pada kebijakan yang lebih tinggi atau pada tingkat kebijakan negara,” jelas Sobary.

Menurutnya, untuk menentukan perjalanan bangsa ke depan, terutama di bidang budaya jangan hanya dikerjakan pusat kurikulum saja, karena tidak akan menjawab semua kebutuhan itu.

“KKI harus merumuskan tugas besar itu. Semua harus dilibatkan, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat,” tambahnya.

KKI, kata Sobary, harus bisa memberikan kontribusi untuk menjawab kebutuhan bangsa yang belum dirumuskan tersebut.

Peserta kongres haruslah orang-orang hebat yang mampu merumuskan pemikiran atau paling tidak menjawab kebutuhan tentang kebijakan pendidikan, kebudayaan dan teknologi dan dijadikan kiblat pendidikan nasional.  pur/R-1

Luhurkan Budaya Bangsa

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat dan budayawan meluhurkan budaya bangsa di tengah perkembangan dunia yang membawa masuk berbagai budaya manca ke Indonesia.

“Kita harus selalu ingat untuk terus aktif meluhuri kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara, dan sekaligus menguatkan dan mengembangkan dalam menghadapi perkembangan zaman tersebut,” katanya dalam sambutan KKI.

Presiden mengatakan perkembangan budaya di dunia semakin kompleks seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan komunikasi yang semakin cepat.

Kendati demikian, Kepala Negara yakin budaya bangsa Indonesia yang khas dan berakar kuat tetap akan bisa terus tumbuh subur dalam kondisi yang demikian.

“Saya meyakini kebudayaan kita akan tetap mengakar kuat dalam ke-Indonesiaan kita dan sekaligus tumbuh subur mewarnai belantara budaya dunia berkat semangat dan kerja keras kita semua yang luar biasa,” kata Presiden.

Penyerahan Strategi Kebudayaan kepada Presiden merupakan rangkaian acara KKI 2018. Strategi Kebudayaan adalah kumpulan pokok pikiran dari seluruh daerah di Indonesia yang disampaikan dalam Sidang Pleno KKI 2018.

Presiden menutup sambutannya dalam acara itu dengan membacakan sajak karya Chairil Anwar yang berjudul Diponegoro.  pur/R-1

Melaksanakan Amanat Undang-undang

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan KKI 2018 telah memberikan wawasan baru bagi kementerian dan masyarakat.

“Banyak hal baru yang kita dapat melalui kuliah umum, pidato kebudayaan dan debat publik dalam KKI ini,” kata Muhadjir.

Tak hanya itu peserta juga disuguhkan pengalaman baru mulai dari mural, pertunjukan musik, pemutaran film, dan berbagai acara lain.
Muhadjir mengatakan KKI merupakan amanat dari UU Pemajuan Kebudayaan, No.5/2017.

“Setelah UU itu mangkrak 33 tahun, akhirnya tahun lalu pemerintah berhasil membuat UU tersebut disahkan,” kata Muhadjir.

Muhadjir berharap dengan begitu kebudayaan akan menjadi landasan pembangunan di segala aspek.

“Kita tahu dengan strategi kebudayaan yang kita rencanakan, kita akan bergerak maju seiring majunya kebudayaan,” kata dia.

Lebih dari itu, Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi mengatakan KKI menjadi bentuk perayaan atas adanya dasar hukum untuk kebudayaan Indonesia.

“Kongres ini bukan hanya presentasi makalah, tetapi menjadi perayaan bagi kita semua bahwa kebudayaan sudah punya dasar hukum yang kuat, yang bisa menjadi tonggak dan panduan bagi kita semua, sehingga kebudayaan Indonesia bisa menunjukan jati dirinya lebih kuat lagi,” katanya.

Sementara itu Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, mengatakan Strategi Kebudayaan yang dirumuskan berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), yang pengumpulannya telah dilakukan sejak Maret 2018.

Hingga saat ini ada sekitar 300 kabupaten dan kota yang telah menyerahkan rekomendasi PPKD tersebut, hal itu telah melebihi target Kemendikbud yang awalnya hanya memperkirakan setengah dari total seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. pur/R-1

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment