Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments
Sengketa Pilpres

TKN Jokowi-Ma’ruf Siapkan Tim Hukum Hadapi Kubu Prabowo

TKN Jokowi-Ma’ruf Siapkan Tim Hukum Hadapi Kubu Prabowo

Foto : ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A
PETUGAS JAGA MK - Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Tim Kampanye Nasio­nal (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah mempersiapkan tim hukum un­tuk menghadapi kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang meng­ajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, mengatakan tim hukum TKN dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. “Saya sampai­kan, tim hukum TKN di MK akan di­pimpin oleh Yusril Ihza Mahendra,” kata Arsul di Jakarta, Jumat (24/5).

Seperti diketahui, pada Jumat ma­lam menjelang batas akhir pendaf­taran, tim hukum Badan Pemenang­an Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subian­to-Sandiaga Uno mendaftarkan gu­gatan sengketa Pilpres 2019 ke MK. Tim yang dipimpin Bambang Widjo­janto, mantan pimpinan Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK), tiba di Ge­dung MK sekitar pukul 22.40 WIB.

Menurut Arsul, pada sengketa ha­sil Pemilu 2019 yang mengajukan per­mohonan gugatan adalah pasangan capres-cawapres nomor 02, sedang­kan yang termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai ins­titusi penyelenggara Pemilu. “Tim hu­kum TKN mengajukan permohonan ke MK sebagai pihak terkait dari seng­keta hasil pemilu tersebut,” katanya.

Bukti Kecurangan

Seperti diketahui, permohonan kasus hanya akan diterima MK jika selisih suara yang dipersengketakan akan mengubah hasil akhir. Untuk itu, kubu Prabowo mesti membukti­kan adanya kecurangan dalam selisih hampir 16 juta suara dengan Jokowi. Guna membuktikan itu, setidaknya kubu Prabowo harus menyiapkan bukti yang menunjukkan adanya se­tidaknya 100 kecurangan di 100.000 hingga 200.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut mantan hakim konstitusi, Hamdan Zoelva, dalam sistem hukum mengenai pembuktian, siapa pun yang mendalilkan ada kecurangan, pihak tersebut harus bisa membuk­tikan kecurangan di hadapan hakim. Jika salah satu paslon menduga ada kecurangan yang terstruktur, siste­matis, dan masif, pihak tersebut harus bisa membuktikannya di MK.

“Namun, beban pembuktian sa­ngat sulit. Pihak penggugat harus bisa membuktikan kecurangan 16 juta suara di ribuan TPS,” kata Hamdan.

Sedangkan mantan hakim kons­titusi Harjono mengatakan apabila gugatan yang diajukan adalah kecu­rangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemungutan suara. “Untuk tuduhan terstruktur, MK me­miliki standar tertentu. Kalau terstruk­tur artinya ada suatu maksud yang intens. Bahwa itu akan dilakukan se­suatu yang diinstruksikan dari atas ke bawah. Ada komando dari atas dan di bawah melaksanakan. Artinya, organ­isasi-organisasi yang ada pada sistem pemerintahan,” jelas Harjono. Ant/ags/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment