Koran Jakarta | August 20 2018
No Comments
Dampak Perang Dagang

Tiongkok Tambah Impor Produk CPO RI

Tiongkok Tambah Impor Produk CPO RI

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTATA – Pemerintah Tiongkok sepakat menambah impor produk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO Indonesia, setelah mereka mengurangi impor kedelai dari Amerika Serikat (AS) akibat perang dagang kedua negara ekonomi terbesar dunia itu dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai informasi, hubungan dagang dua negara memanas karena keduanya saling menuding memberlakukan tarif yang tidak fair terhadap barang- barang ekspor mereka. Karenanya, keduanya saling berbalas memberlakukan tarif bea masuk barang impor. “Kami bilang kalau butuh sawit, kami tambah lagi. Mereka kelihatannya setuju,” kata Menko Bidang Kamaritiman Luhut B Pandjaitan di Beijing, Tiongkok, Minggu (15/4).

Menurut Luhut, penambahan impor sawit merupakan salah satu langkah Indonesia memanfaatkan perang dagang antara Tiongkok dan AS. Ia berharap rencana penambahan impor sawit dari Indonesia bisa diumumkan secara resmi oleh Perdana Menteri Tiongkok saat melakukan kunjungan ke Indonesia pada 6 Mei mendatang.

Nilai impor produk sawit Tiongkok dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan secara signifikan. Pada akhir tahun lalu, impor kelapa sawit Tiongkok dari Indonesia mencapai 3,73 juta ton, naik dibanding 2016 sebanyak 3,23 juta ton. “Kalau Tiongkok setuju peningkatan impor sawit maka akan banyak membantu 16 juta petani kita,” kata Luhut.

 

Posisi Netral

 

Kendati diuntungkan dari kondisi itu, Luhut menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap netral dalam menyikapi perang dagang diantara kedua negara. “Bicara masalah perdagangan AS dengan Tiongkok posisi Indonesia sebagai negara cukup besar tidak perlu berpihak kepada salah satu. Jadi kita bisa meletakkan posisi kita dengan cantik,” katanya.

Dalam kunjungan ke Tiongkok pada 12-14 April 2018, Luhut bertemu dengan Perdana Menteri Li Keqiang, Menteri Luar Negeri Wang Yi, dan pejabat Kementerian Perdagangan, Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi, Bank Pembangunan Tiongkok, serta para pengusaha setempat. 

 

bud/Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment