Tindak Tegas Importir Bandel

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) me­mutuskan untuk menghenti­kan sementara impor binatang hidup atau importasi binatang hidup, termasuk unggas, yang telah transit dari Tiongkok. Pe­merintah akan menindak tegas pelaku usaha yang tidak men­jalankan aturan tersebut.

Keputusan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Per­dagangan (Permendag) No­mor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Aturan ini hanya khusus binatang hi­dup dan bukan produk barang lainnya.

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, mengatakan aturan moratorium itu sebagai langkah tegas lembaga pembi­na sektor perdagangan itu da­lam merespons kondisi darurat kesehatan publik secara global akibat penyebaran wabah virus korona yang berasal dari Wu­han, Tiongkok.

Dirinya pun meminta agar penghentian impor semen­tara ini tidak disalahtafsirkan ke semua produk yang berasal dari Negeri Panda tersebut. “Pelarangan ini sifatnya se­mentara (temporary) sampai wabah virus korona mereda,” ungkap Mendag di Jakarta, Ka­mis (13/2).

Adapun aturan moratorium impor itu mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 7 Februari 2020. Jenis binatang yang dilarang importasinya ter­diri dari 53 pos tarif barang, an­tara lain kuda, keledai, bagal, dan hinnie hidup. Jenis lainnya ialah binatang hidup jenis lem­bu, babi hidup, biri-biri dan kambing hidup, unggas hidup, yaitu ayam dari spesies gallus domesticus, bebek, angsa, ka­lkun, dan ayam guinea, serta binatang hidup lainnya yang menyusui.

Selain itu, larangan impor juga termasuk pada binatang hidup yang ada pada komedi putar, ayunan, galeri tem­bak dan permainan taman hiburan lainnya dan bina­tang hidup pada sirkus kelil­ing dan travelling menagerie serta teater keliling.

Mendag menegaskan, importir wajib mengekspor kembali ke negara asal atau memusnahkan binatang hidup yang dilarang tersebut yang tiba di pelabuhan In­donesia saat Permendag ini berlaku. “Biaya atas pe­laksana­an ekspor kembali atau pemus­nahan adalah tanggung jawab importir,” tegas Mendag.

Bagi importir yang tidak me­laksanakan kewajiban meng­ekspor kembali ke negara asal atau memusnahkan sesuai ke­tentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu sepuluh hari, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan per­aturan per­undang-undangan.

Sebe­lumnya, Organi­sasi Ke­sehatan Dunia (WHO) juga te­lah me­nyatakan penyebaran virus korona yang berasal dari Wuhan, Tiong­kok, sebagai darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional.

Tingkatan Kewaspadaan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berkoor­dinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya wabah flu burung (H5N1) dari Tiongkok. “Pentingnya antisipasi terha­dap masuknya virus,” ungkap Dirjen Pencegahan dan Pe­ngendalian Masyarakat Ke­menkes, Anung Sugihantono.

Kehati-hatian itu seiring de­ngan munculnya flu burung di sebuah peternakan di Tiong­kok tepatnya di kota Shaoyang Provinsi Hunan Selatan. Dari 7.850 ayam di peternakan itu, 4.500 ekor di antaranya mati karena flu burung. Pihak berwenang telah me­musnahkan 17.828 un­ggas setelah wabah ini terdeteksi. ers/E-10