Koran Jakarta | April 19 2019
No Comments
Antisipasi Krisis - Banjir Impor Bakal Menggerus Devisa Negara

Terus Bergantung Impor Hilangkan Kedaulatan Negara

Terus Bergantung Impor Hilangkan Kedaulatan Negara

Foto : koran jakarta /ones
A   A   A   Pengaturan Font

>>Jika produsen nasional dimatikan oleh impor maka akan muncul kerugian berlapis-lapis.

>>Saat pasokan eksportir dunia mulai terbatas, Indonesia akan kesulitan membeli pangan.

 

JAKARTA – Upaya pemerintah mengendalikan impor hingga kini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal itu antara lain ditandai oleh neraca perdagangan yang masih membukukan defisit pada Agustus lalu.

Padahal, kebergantungan pada impor, terutama komoditas pangan dan barang konsumsi, bakal menimbulkan banyak kerugian bagi bangsa Indonesia.

Bahkan, kedaulatan negara bisa terancam karena untuk makan rakyat Indonesia harus mengandalkan negara eksportir.

Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Adi Susilo, mengatakan kebergantungan impor pangan bisa dimanfaatkan negara eksportir untuk mengendalikan Indonesia.

“Oleh karena itu, bila pemerintah terusmenerus membiarkan impor pangan maupun barang konsumsi, bukan hanya mematikan petani dan industri sendiri, tapi juga sama saja mempermudah negara lain menguasai Indonesia,” kata dia, saat dihubungi, Selasa (18/9).

Ekonom UB, Chandra Fajri Ananda, menambahkan kalau impor bahan baku masih bisa dimaklumi, karena karakteristik industri yang dibangun oleh pemerintah adalah substitusi impor. “Yang saya agak sulit menerima itu impor pangan, seperti beras, gula, dan kedelai.

Padahal, di sini bisa kita hasilkan,” tukas dia. Sebelumnya, sejumlah kalangan mengungkapkan berbagai kerugian yang timbul akibat impor adalah dana nasional habis untuk membayar devisa dan mematikan industri dan produksi nasional.

Dengan matinya produksi dan industri nasional maka asing yang menentukan harga dan barang kebutuhan rakyat Indonesia. Contohnya, Indonesia importir gandum terbesar di dunia mengalahkan Tiongkok, sedangkan populasi RI hanya seperlima Tiongkok dan India.

Jika suatu hari pasokan eksportir dunia terbatas, RI akan kesulitan membeli pangan. Di situlah Indonesia akan kehilangan kedaulatan sebagai bangsa karena makan pun bergantung dari produsen luar negeri, antara lain kedelai, jagung, beras, dan buah-buahan.

Belum lagi kebutuhan rumah tangga, baik sandang maupun pangan. Artinya, akan muncul kerugian berlapis-lapis akibat matinya produsen nasional.

Menurut Adi, kebutuhan pangan termasuk vital, begitu juga energi atau jenis kebutuhan lainnya. Malah, perang masa depan sudah bukan lagi dilakukan secara militer, tapi dengan perang ekonomi melalui berbagai senjata, mulai energi, pangan, air, dan lain-lain.

“Produsen asing akan melakukan segala upaya agar timbul kebergantungan dari negara-negara importir,” jelas dia.

Adi menambahkan, akibat kebergantungan pada impor, khususnya pangan, suatu negara bisa dikuasai dan dikendalikan tanpa harus mengerahkan pasukan. “Jadi bukan hanya petani yang rugi karena impor, tapi keseluruhan masyarakat juga.

Pemerintah negara importir akan mudah didikte mengikuti kemauan negara-negara yang menguasai pasokan pangan,” papar dia.

Inkonsistensi Pemerintah

Mengingat berbagai kerugian akibat impor itu, Chandra mengaku heran dengan inkonsistensi pemerintah dalam memproduksi tanaman pangan. Hampir semua komoditas pangan bisa diproduksi di Indonesia, tapi fakta ini tidak diurus dan dimanfaatkan secara optimal.

“Kalau impor sampai mendominasi, sebenarnya bukan masalah jumlah barangnya, tapi struktur pasar untuk pangan tidak perfect competition. Kebanyakan pasarnya oligopoli, dikuasi satu hingga tiga produsen.

Nah, struktur pasar itulah yang bisa menetapkan harga, “ tutur dia. Menurut Chandra, kalau sebuah negara dibanjiri impor sudah pasti devisa akan tergerus, kemudian kedaulatan hilang dan pada akhirnya petani dan industri enggan untuk berproduksi karena lebih menguntungkan menjadi pedagang atau importir.

“Akibatnya, jumlah pengangguran akan meningkat. Sektor perdagangan itu penyerapan tenaga kerjanya tidak terlalu besar. Yang besar industri pertanian,” ungkap dia.

Chandra menegaskan saat ini, pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia bersedia membeli barang produksi dalam negeri, tapi lebih mahal. Sebab, oknum pejabat negara biasanya lebih suka membeli barang murah produksi luar negeri.

Barang impor, termasuk pangan, bisa lebih murah karena subsidi besar-besaran dari pemerintah eksportir. Makanya, lanjut dia, Indonesia perlu mencontoh India dengan gerakan swadesinya. Artinya, perlu ada nasionalisme baru yang dimunculkan. ahm/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment