Terobosan Turunkan Tarif Listrik | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments

Terobosan Turunkan Tarif Listrik

Terobosan Turunkan Tarif Listrik

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

oleh david firnando silalahi, st, meng

Semua tentu berharap se­lalu tersedia listrik yang memang telah se­demikian vital dalam kehidupan modern. Hampir seluruh aktivitas menggunakan listrik, meski ha­rus membayar mahal. Bahkan, masyarakat daerah terpencil rela membeli genset untuk mendapat listrik. Di kota, lis­trik tersedia banyak, tapi apa­kah masyarakat rela membayar tarif tinggi?

Tidak jarang ada demon­strasi manakala terjadi ke­naikan tarif listrik. Konsumen listrik berharap biaya atau tarif listrik terjangkau. Baru-baru ini, pemerintah memastikan tidak akan ada kenaikan tarif listrik hingga akhir 2019. Tahun depan masih tanda tanya. Tapi menurut Menteri ESDM, Igna­sius Jonan, juga tidak naik.

Peningkatan biaya produksi yang tidak diikuti kenaikan tarif tentu menguntungkan konsu­men. Sebaliknya menurunkan keuntungan PLN. Hal ini tidak menyehatkan keuangan PLN jika terus dilanjutkan. Dengan tarif tetap, keuntungan PLN bisa dari menekan biaya pro­duksi. Pada tahun 2017, PLN rugi usaha 20,2 triliun rupiah. Namun dengan adanya penda­patan subsidi listrik 45,7 triliun rupiah dari pemerintah untuk penugasan public service obli­gation (PSO), PLN masih laba 4,4 triliun rupiah.

Sedangkan pada tahun 2018, sebetulnya PLN rugi usaha 35,3 triliun, namun ada subsidi 48,1 triliun (belum termasuk kom­pensasi 23,2 trilun), masih laba 11,6 triliun. Tampak freezed tariff membuat kerugian me­ningkat.

Dari total listrik yang dijual PLN sebesar 36 persen ber­subsidi. Subsidi listrik turut meningkat diakibatkan biaya produksi yang membengkak, selain bertambahnya volume kWh yang disubsidi. Ini mem­buat keuntungan PLN tergerus. Pemerintah membayar subsidi lebih besar bila biaya produksi PLN meningkat. Maka, pe­merintah pun harus ikut menurunkan biaya pro­duksi PLN.

Pada tahun 2018, pemerintah sebetulnya telah membantu PLN menekan biaya pro­duksi dengan menerap­kan Domestic Market Obli­gation (DMO). Selain itu, ada capping harga batu bara untuk pembangkit listrik maksimum 70 dollar AS tergan­tung pada jenisnya. Maka, PLN tidak perlu membayar se­tinggi harga pasar. Pe­merintah juga mene­rapkan harga beli dari proyek pembangkit swasta, yang dihar­uskan lebih rendah dari biaya produksi PLN. Variasinya, an­tara 70 persen dan 85 persen di bawah biaya produksi me­nurut jenis pem­bangkitnya.

PLN sebenarnya berhasil efisiensi di antaranya penu­runan susut jaring­an, melakukan zo­nasi pasokan batu bara, perbaikan Spe­cific Fuel Consump­tion (SFC) dan pe­ningkatan Capacity Factor (CF) pembang­kit. Namun, meski kerja keras telah diupayakan, kenaikan biaya produksi te­tap tidak terelakkan. Dari hasil audit BPK tampak, real­isasi biaya produksi listrik ta­hun 2018 sebesar 1.390 rupiah/kWh. Angka ini meningkat 9,4 persen dibanding biaya pro­duksi 1.270/kWh.

Biaya produksi PLN yang paling besar merupakan pada pembangkitan listrik (70 per­sen) dari total biaya produksi. Ini terdiri dari biaya produksi sendiri pembangkit milik PLN dan pembelian listrik dari pembangkit swasta. Meski de­mikian, penghematan biaya pembangkitan listrik tentunya harus dilakukan secara rasion­al.

Untuk pembangkit-pem­bangkit listrik yang sifatnya darurat, tujuan peningkatan ra­sio elektrifikasi daerah terpen­cil, penggunaan pembangkit diesel tentu maklum. Namun ini hanya solusi jangka pendek. Untuk jangka panjang tetap perlu pembangkit nonbahan bakar fosil. Perlu pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan.

Ini berperan penting me­ngurangi kerentanan PLN atas fluktuasi biaya produksi aki­bat perubahan kurs. Maklum harga listrik pembangkit energi terbarukan telah diregulasi, sehingga tidak berfluktuasi mengikuti harga pasar. Ini ber­beda dengan harga bahan ba­kar fosil.

Adapun biaya investasi pembangkit energi terbaru­kan terus menurun membuat kompetitif dengan pembangkit berbahan bakar fosil. Investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)/photovoltaic maupun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB)/wind power turun sig­nifikan dekade terakhir.

Direktur Eksekutif Insti­tute for Essential Service Reform), Fabby Tumiwa, menyebutkan harga in­vestasi pembangkit, baru terlihat ketika ter­jadi pembangunan seki­tar 1.000 MW. Investasi untuk PLTS terus turun karena kapasitasnya ber­tambah. Jika pada 5 tahun lalu harga listrik PLTS se­kitar 6–7 sen dollar AS per kWh, kini 3,5 sen dollar AS per kWh.

Sementara itu, In­ternational Renewable Energy Agency mencatat, levelized cost of electricity (LCOE) PLTB off-shore ta­hun 2017 turun menjadi 0,6 sen dollar AS per kWh. Sedangkan PLTB on-shore masih 14 sen dollar AS per kWh.

Beban Puncak

Biaya pembangkitan listrik paling tinggi terjadi saat beban puncak. Hal ini perlu direspons cepat untuk menjaga kese­imbangan pasokan dan beban listrik, agar sistem tetap stabil. Untuk menambah pasokan se­cara instan, dibutuhkan pem­bangkit-pembangkit dengan karakteristik cepat yang hanya dapat dipenuhi PLTA, PLTD, dan PLTG.

Maka, harus dioperasikan untuk memenuhi permintaan listrik saat beban puncak. PLTA memang murah biaya operas­inya, namun kapasitas dayanya terbatas. Biaya operasi PLTD dan PLTG sebagai peaker pow­er plant merupakan cost driver utama yang mencapai dua kali dari biaya pembangkit beban dasar. Ini menjadi salah satu ruang efisiensi.

Hal ini sebetulnya bisa di­tanggulangi dengan baterai. PLTD dan PLTG berbiaya ma­hal pada beban puncak dapat diganti dengan operasikan ba­terai. Misalnya, baterai diope­rasikan dalam charging state waktu luar beban puncakpukul 23.00–05.00. Baterai difungsi­kan untuk menyimpan energi listrik saat biaya murah.

Pada beban puncak pukul 17.00–22.00, baterai mengirim kembali daya listrik ke sistem. Maka, PLTD dan PLTG dapat dimatikan. Teknologi baterai terus berkembang dan sema­kin rendah biayanya. Harga per kWh kapasitas baterai menca­pai 176 dollar AS/kWh kapasi­tas atau setara 9,6 sen dollar AS per kWh.

Harga ini diperkirakan terus turun. Tahun 2024 akan men­jadi 94 dollar AS/kWh kapasitas (5,2 sen dollar AS per kWh), 62 dollar AS/kWh kapasitas (3,4 sen dollar AS per kWh). Mes­kipun terlihat mahal, tetap saja investasi baterai masih meng­untungkan dibanding PLTD/PLTG karena masih di atas 11 sen dollar AS per kWh. Baterai juga mengurangi emisi karbon.

Jika PLN berat investasi ba­terai, pemerintah dapat mem­bantu, misalnya, mengundang swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Malahan bisa ditawarkan penuh pada swasta. Izin harus akomodatif, tidak bertele-tele. Selain itu, peme­rintah dapat menambah modal melalui skema Penyertaan Mo­dal Negara (PMN) ke PLN. Ini seperti PMN untuk peningkatan rasio elektrifikasi dapat diberi PMN untuk investasi baterai di sistem tenaga listrik pengganti pembangkit beban puncak.

Apabila upaya terobosan ini dapat dilakukan, dengan tarif listrik yang lebih kompetitif, daya saing usaha dan industri nasional dapat ditingkatkan. PLN pun akan memperoleh ke­untungan lebih maksimal, tan­pa memberatkan konsumen. Penulis Doctor of Philoso­phy, Engineering and Com­puter Science, The Australian National University

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment