Koran Jakarta | February 22 2018
No Comments
Pendalaman Keuangan - Pemerintah Tetapkan 7 Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Target Inklusi 75% Yakin Tercapai

Target Inklusi 75% Yakin Tercapai

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Peningkatan inklusi keuangan tersebut seharusnya dibarengi dengan perbaikan literasi masyarakat mengenai produk jasa keuangan.

JAKARTA – Pemerintah berkomitmen mendorong inklusi keuangan di Indonesia hingga 75 persen pada 2019 seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Komitmen tersebut dilandasi pertimbangan progres pencapaian inklusi keuangan Indonesia sampai saat ini. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus PBB untuk Inklusi Keuangan/ UNSGSA for Financial Inclusion, Ratu Maxima, dari Belanda, di Jakarta, Selasa (13/2).

Menurut Darmin, terlepas dari kunjungan pertama Ratu Maxima, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan. “Pencapaian kami adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” tuturnya. Dalam mencapai target itu, lanjut Darmin, pemerintah menetapkan tujuh pilar SNKI, meliputi pendidikan keuangan, hak kepemilikan warga negara, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, jasa keuangan di sektor pemerintahan, perlindungan konsumen, peraturan, dan infrastruktur.

Darmin menjelaskan dari pilar Hak Kepemilikan Warga Negara, sebanyak 4,2 juta sertifikat tanah diterbitkan sepanjang 2017. Pemerintah sendiri berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi tanah lebih banyak lagi. Hal ini bertujuan untuk menerbitkan 7 juta sertifikat tanah pada 2018 dan 9 juta sertifikat tanah pada 2019, seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Ditunjuk sebagai Utusan Khusus PBB, Ratu Maxima, bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

Pesan utamanya adalah inklusi keuangan mampu mempercepat kemajuan untuk mencapai sejumlah prioritas nasional, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, keamanan pangan, persamaan gender dan pertumbuhan yang seimbang.

Pemahaman Meningkat

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan rasio keuangan inklusif terus menunjukkan tren peningkatan hingga akhir tahun lalu. Namun, peningkatan inklusi keuangan tersebut seharusnya dibarengi dengan perbaikan literasi masyarakat mengenai produk jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengungkapkan rasio keuangan inklusif sudah mencapai 63 persen dari total penduduk Indonesia di akhir 2017. Wimboh optimistis hingga akhir 2018, rasio keuangan inklusif bisa mencapai 70 persen, dan pada 2019 bisa mencapai target nasional sebesar 75 persen. Namun, kenaikan tingkat keuangan inklusif per dibarengi dengan peningkatan angka melek keuangan oleh masyarakat. Berdasarkan survei literasi dan inklusi keuangan pada 2016 oleh OJK, terdapat 67,8 persen masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan, namun hanya 29,7 persen yang paham. Hal itu menunjukkan banyak masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa dibekali pemahaman memadai. bud/Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment