Koran Jakarta | July 21 2018
Nasional Politik Polkam

Kemendagri: Sengketa Pilkada Hanya Bisa Digugat ke MK

Rabu 4/7/2018 | 08:00
A   A   A   Pengaturan Font
Dalam kontestasi Pilkada, jika pihak yang kalah tidak puas atas hasil rekapitulasi suara maka sengketa itu hanya bisa digugat ke MK. JAKARTA – Sengketa hasil rekapitulasi suara hasil real count Pilkada hanya bisa digugat ke...
Selengkapnya
Nasional Pemerintahan Politik Polkam

Bawaslu Gandeng Aktivis Perempuan Penuhi Kuota 30%

Senin 11/6/2018 | 08:00
A   A   A   Pengaturan Font
Badan Pengawas Pemilu bekerja keras agar kuota 30 persen perempuan dalam Pemilu terpenuhi. Jakarta – Pemyelemggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) baru saja merampungkan beberapa proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Provinsi...
Selengkapnya
Nasional Hukum Politik Polkam

KPK Dukung Larang Eks Napi Jadi Caleg

Senin 28/5/2018 | 08:20
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA – Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait membatasi majunya mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg)...
Selengkapnya
Nasional Politik Polkam

Pemerintah Jamin Hak Pemilih

Selasa 22/5/2018 | 08:00
A   A   A   Pengaturan Font
Penyelenggara Pemilu bersama Pemerintah tengah melakukan pemutakhiran data pemilih agar mereka yang memiliki hak pilih tidak melaksanakannya dengan baik. Jakarta – Menjelang Pilkada serentak dan Pemilu serentak, Pemerintah dalam...
Selengkapnya
Nasional Politik Polkam

Media Ikut Dorong Pemilu Damai

Selasa 8/5/2018 | 08:00
A   A   A   Pengaturan Font
Dalam kontestasi demokrasi baik Pilkada serentak maupun Pemilu serentak, media memiliki peran yang sangat strategis. Jakarta – Pelaksanaan Pemilu 2019 yang damai dan berintegritas tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara...
Selengkapnya
Nasional Hukum Politik Polkam

PPATK Miliki Peran Strategis Cegah Politik Uang

Kamis 19/4/2018 | 08:20
A   A   A   Pengaturan Font
Jakarta - Kepala Pusat Penelusuran Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ki Agus Ahmad mengatakan, lembaganya telah melakukan pemantauan transaksi aliran dana terhadap calon kepala daerah terkait transaksi keuangan mencurigakan dan...
Selengkapnya