Koran Jakarta | December 13 2017
No Comments
Kebijakan Air Bersih - Pengelola Air Swasta Diduga Manfaatkan Aset Negara

Swastanisasi Air Bikin Negara Rugi Rp18,2 Triliun

Swastanisasi Air Bikin Negara Rugi Rp18,2 Triliun

Foto : ANTARA/WAHYU PUTRO A
KESULITAN AIR BERSIH DI JAKARTA
A   A   A   Pengaturan Font
Selama ini pengelola air swasta, yakni PT Aetra dan PT Palyja, tidak pernah memenuhi target kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak agar segera mengambil sikap atas putusan Mahkamah Agung terkait penghentian swastanisasi air. Sebab, swastanisasi air ini telah merugikan negara hingga 18,2 triliun rupiah jika kontrak kerja sama dengan PT Aetra dan Palyja dilanjutkan sampai tahun 2023.

“Kalau kontrak ini diteruskan sampai 2023, kerugian terencana (atas kontrak PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra) itu bisa mencapai 18,2 triliun rupiah. Belum lagi, sesuai audit BPK, warga Jakarta itu kelebihan bayar sebesar 34 persen sejak 2010. Per tahun bisa mencapai 1,4 triliun rupiah.

Sebenarnya warga Jakarta masih punya duit berlebih dari pembuatan air selama ini,” ujar Ketua Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, M Riza, di Jakarta, Kamis (12/10). Menurutnya, pihak pengelola air swasta, dalam hal ini Aetra dan Palyja, tidak pernah memenuhi target kontrak yang telah disepakati.

Bahkan, target-target kontrak itu diperlemah melalui revisi kontrak kerja sama pada tahun 2001 antara PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja. “Warga Jakarta harus tahu bahwa harga yang dibayar itu adalah harga air minum yang ditetapkan oleh Kemendagri. Harga yang ditetapkan sebesar 7.000 rupiah oleh Palyja dan 6.900 rupiah oleh Aetra itu 34 persen lebih mahal dari harga sesungguhnya.

Jadi, ada mark up di situ,” katanya. Reza mengungkapkan dalam fakta pengadilan ditemukan bahwa masyarakat harus menanggung biaya operasional atau ongkos hidup para ekspatriat yang dibawa kedua perusahaan swasta tersebut. Hingga kini, ucapnya, kedua perusahaan swasta itu menagihkan biaya pekerjaan yang sebetulnya fiktif dan di-mark up.

Sehingga terjadi kerugian publik secara terencana oleh atas kerja sama swastanisasi air di Jakarta. “Jadi, aset pabrik yang tadinya dibeli lewat tarif dan anggaran APBD itu dikuasakan kepada swasta sampai hari ini. Tanpa evaluasi nilai dan tanpa sewa. Bahkan, beberapa aset itu dijual oleh swasta secara sepihak, dan masuk ke rekening mereka. Itu pelanggaran pidana yang sampai sekarang belum diproses,” ungkapnya.

 

Evaluasi PAM Jaya

 

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Darussalam, mendukung penuh putusan Mahkamah Agung atas penghentian swastanisasi air di Jakarta. Dia meminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil alih PT Aetra dan Palyja agar pasokan air ke masyarakat Jakarta lebih optimal. “Menurut saya, kita harus ketemu dulu, membahas hasil putusan MA.

Kalau memang mereka mau menjual sahamnya, ya kita beli saham itu. Daripada kita harus membuat jaringan pipa baru untuk masyarakat, kan nggak mungkin juga, tidak efektif,” katanya. Dia mengatakan, pihaknya akan segera mengevaluasi PAM Jaya atas penggunaan penyertaan modal daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang perairan.

Sebab, penggunaan PMD ini ditengarai menguntungkan pihak swasta dan merugikan negara karena diberikan untuk penambahan pipanisasi air di Jakarta. “Untuk APBD 2017, PMP itu kan belum sempet turun. Dia mendapatkan alokasi PMP ke PAM Jaya sebesar 300 miliar rupiah. Saat evaluasi terakhir, dalam APBD perubahan, kita dengar, ternyata yang mengelola itu Aetra dan Palyja. Akhirnya, KB akan meminta agar anggaran PMP itu dicabut,” tandasnya. 

 

pin/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment