Koran Jakarta | August 18 2018
No Comments
Strategi Bisnis - Rupiah Melemah, Risiko ULN Swasta Naik

Swasta Cenderung Tunda Ekspansi

Swasta Cenderung Tunda Ekspansi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

>>Depresiasi rupiah tingkatkan biaya produksi karena kenaikan harga bahan baku impor.

>>Swasta lebih memilih restrukturisasi utang lama dengan perpanjang tenor jatuh tempo.

 

JAKARTA - Tren tekanan depresiasi kurs rupiah dinilai membuat sektor swasta memilih untuk menunda ekspansi. Sebab, melemahnya nilai tukar rupiah hingga mencapai 4,21 persen sepanjang tahun ini, akan meningkatkan biaya produksi karena sebagian bahan baku masih diimpor.

Di sisi lain, daya beli masyarakat masih lemah, ditandai dengan stagnasi konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama tahun ini.

Pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira, mengemukakan salah satu indikasi penundaan ekspansi swasta itu adalah utang luar negeri (ULN) swasta yang tumbuh negatif 0,45 persen pada Maret dibandingkan Februari 2018.

Padahal, ULN swasta pada bulan-bulan sebelumnya selalu tumbuh positif. “Faktor utamanya karena ada kekhawatiran pelemahan nilai tukar rupiah mengakibatkan risiko gagal bayar meningkat.

Problemnya, bagi swasta menengah tidak semua ULN-nya dihedging sehingga selisih kurs sedikit saja efeknya cukup besar ke risiko keuangan,” papar Bhima, di Jakarta, Minggu (27/5).

ULN Indonesia pada Maret 2018 mencapai 358,7 miliar dollar AS atau sekitar 5.021 triliun rupiah (pada kurs 14.000 rupiah per dollar AS).

ULN itu terdiri atas utang pemerintah 184,7 miliar dollar AS dan utang swasta 174,0 miliar dollar AS.

Bhima menambahkan sektor swasta enggan berekspansi karena pelemahan rupiah mengakibatkan kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan baku impor.

“Padahal, daya beli masyarakat cenderung melemah. Jadi, buat apa mereka menambah penerbitan utang valas baru. Lebih baik restrukturisasi utang lama dengan memperpanjang tenor jatuh tempo,” ungkap dia.

Melemahnya daya beli masyarakat itu, lanjut dia, antara lain tecermin dari stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga di angka 4,95 persen pada kuartal I-2018. Menurut Bhima, gejala deindustrialisasi semakin nyata.

Minat investasi ke sektor manufaktur menyusut. Sebelum rupiah melemah pun investasi di manufaktur baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017 porsinya turun dari 54,8 persen ke 39,7 persen dari total investasi.

“Apalagi setelah ada pelemahan kurs yang meningkatkan biaya produksi manufaktur, kemungkinan porsinya terus merosot,” tukas dia.

Terkait upaya menurunkan impor, sebelumnya, pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Imron Rozuli, mengatakan depresiasi rupiah yang akan menaikkan harga barang impor termasuk bahan baku, semestinya diantisipasi dengan memacu pengembangan industri substitusi impor.

Namun, dia menilai keberpihakan dan tekad kuat pemerintah untuk mendorong substitusi impor masih kurang.

“Dalam konteks produksi nasional, untuk substitusi barang impor belum mampu menjawab persoalan tersebut,” kata Imron.

Utang Negara

Menyinggung perbandingan utang pemerintah RI dan Malaysia, Bhima mengatakan utang Malaysia saat ini sekitar satu triliun ringgit (setara 3.500 triliun rupiah).

Rasio utangnya, 53,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia. Sementara itu, utang Indonesia saat ini mencapai 4.180 triliun rupiah atau setara 29 persen terhadap PDB Indonesia.

Jika ingin melihat produktivitas utang, ukuran yang paling pas adalah debt to service ratio (DSR) atau perbandingan antara utang dengan penerimaan ekspor.

“Indonesia DSR-nya sudah di atas 25 persen, sementara Malaysia cuma 4,9 persen. Semakin tinggi DSR menunjukkan penggunaan utang semakin tidak produktif ke perekonomian,” kata Bhima.

Selain itu, sejumlah kalangan juga menilai pemerintah Malaysia lebih transparan dengan mengakui jumlah utang yang lebih besar karena memasukkan total utang pemerintah dan penjaminan pemerintah terhadap proyek-proyek yang menggunakan skema kerja sama pemerintah badan usaha.

Sebaliknya, Indonesia dinilai cenderung mengecilkan jumlah utang negara. Bahkan, beban bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI sebesar 70 triliun rupiah setiap tahun tidak dirinci dalam APBN. ahm/SM/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment