Koran Jakarta | September 19 2019
No Comments
GAGASAN

Swasembada Protein Hewani

Swasembada Protein Hewani

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

Perjanjian dagang Indonesia dan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IACEPA) ditandatangani 4 Maret 2019 lalu oleh menteri perdagangan kedua negara. Implementasi perjanjian tersebut ditargetkan berlaku 2020 mendatang.

Mencermati isi perjanjian, sebagian pihak menilai, pemerintah sedang membuka keran impor pangan lebih leluasa, terutama produk daging. Di Sisi lain, kampanye target Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) pada 2026 masif digaungkan.

Program merujuk upaya mewujudkan kedaulatan pangan asal ternak berbasis sumber daya domestik dapat memenuhi minimal 90 persen permintaan daging sapi nasional. Gejolak harga daging merupakan siklus tahunan terutama mendekati hari Idul Fitri/ Idul Adha.

Lebih 10 tahun lalu program swasembada daging digulirkan sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, namun jalan di tempat. Belum ada kebijakan fundamental dari sisi produksi (pembibitan sapi) sebagai tulang punggung ternak pedaging. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 mencatat, selama lima tahun terakhir populasi sapi potong tumbuh 1,54 persen per tahun.

Namun, peningkatan tersebut belum mampu memenuhi permintaan daging domestik. Data Kementerian Pertanian menyebut total produksi daging sapi nasional sepanjang 2018 diperkirakan 403.668 ton dengan total kebutuhan 663.290 ton. Artinya, kebutuhan daging sapi masyarakat baru 60,9 persen yang mampu dipenuhi peternak lokal. Sisanya, pemerintah impor daging dan sapi bakalan.

Secara agregat Indonesia merupakan importir produk peternakan, termasuk daging sapi dan cenderung meningkat terus. Berdasarkan kajian BPS, proyeksi kebutuhan daging sapi nasional 2019 sebesar 2,56 kg per kapita per tahun. Artinya total kebutuhan daging sapi 2019 sebesar 686.270 ton. Proyeksi produksi daging sapi dalam negeri 2019 adalah 429.412 ton, sehingga defisit 256.858 ton.

Pusdatin Pertanian (2016) mencatat kecenderungan defisit pasokan daging akan terus berlangsung sampai 2020. Proyeksi pertumbuhan produksi daging rumah tangga sampai tahun 2020 naik 1,93 persen. Sedangkan laju peningkatan konsumsi daging pada periode yang sama 1,35 per sen. Namun, mengingat produksi daging belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, tahun 2020 diperkirakan akan terjadi kekurangan daging sapi 0,17 persen (Noor, 2018).

Upaya meningkatkan produksi daging domestik, sejak 2016 digulirkan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) dengan anggaran 1,41 triliun rupiah. Data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencatat, kelahiran anak sapi pada Upsus Siwab 2017 sebanyak 911 ribu ekor. Sedangkan 2018 (per 24 September 2018) sebanyak 1,18 juta ekor.

Dampak kinerja Upsus belum terlihat signifikan untuk atasi impor daging. Tahun 2018, pemerintah impor 30.679 ton. Ini terdiri dari impor sapi bakalan 18.417 ton yang setara 91.543 ekor. Kemudian, impor daging sapi dan kerbau sebanyak 12.262 ton atau 62.623 ekor.

 

Reorientasi

 

Presiden Federasi Petani Nasional Australia (NFF), Fiona Simson, menyebut kesepakatan IA-CEPA merupakan kemenangan besar petani/ peternak Australia. Peluang ini akan meningkatkan kuota ekspor sapi bakalan Australia ke RI secara signifikan. Jumlahnya, 575 ribu ekor sapi pejantan pertahun dengan bea masuk nol persen.

Jumlahnya dapat meningkat 4 persen tiap tahunnya hingga 700 ribu ekor. Beberapa analis dan praktisi peternakan menyebut kesepakatan tersebut justru bisa merugikan peternakan lokal karena dapat menghambat pengembangan swasembada sapi domestik. Hasil kesepakatan IA-CEPA, eksportir sapi hidup jantan Australia menikmati bebas bea yang selama ini 5 persen.

Sedangkan tarif ekspor daging sapi beku dan domba masing-masing (2,5 persen) untuk volume tak terbatas. Selanjutnya akan mendapat tarif bebas bea setelah 5 tahun. Kesepakatan tersebut membuat mayoritas stok daging akan didominasi dari Australia. Implikasinya, harga daging impor lebih murah dari lokal.

Kalau ini dibiarkan, kebijakan pengembangan peternakan dalam negeri akan lebih hancur karena grand design semakin tidak tentu arah. Dengan guyuran produk sapi impor, insentif pengembangan sapi dalam negeri kian tak jelas. Selama ini Indonesia bergantung pada sapi Australia (53 persen). Sselama 2017, Indonesia mengimpor sapi bakalan dan indukan Australia 205.973 ton.

Bisa dibayangkan imbasnya kepada peternak lokal bila perjanjian tersebut berlaku tahun depan. Karena daging sapi dalam negeri saat ini (sekitar 98 persen) berasal dari peternakan rakyat yang rata-rata memelihara dua ekor. Totalnya 4,2 juta rumah tangga peternak. Karena sulit mewujudkan swasembada daging, maka perlu reorientasi visi swasembada daging ke arah swasembada protein hewani.

Maka, seluruh sumber potensi ternak lokal penghasil daging (sapi, kambing, domba, unggas, kelinci), juga telur, susu, dan perikanan dapat bersinergi. Mereka berkontribusi secara optimal mendukung program swasembada protein hewani. Daging ayam berpotensi besar mendampingi daging sapi menuju swasembada protein hewani karena sudah swasembada sejak 2010.

Bahkan produk asal ayam telah diekspor ke berbagai negara. BPS mencatat nilai ekspor komoditas sub sektor peternakan 2017 sebesar 623,9 juta dollar AS (8,5 triliun). Kendala swasembada daging sapi diduga karea dukungan dana pengembangan ternak lokal unggulan belum optimal. Ada juga masalah teknis, ekonomi, dan sosial. Belum lagi koordinasi antarinstansi, antarsektor serta antarpemangku kepentingan yang masih lemah.

Perlu strategi pengembangan wilayah berdasarkan komoditas ternak unggulan, kelembagaan petani peternak, peningkatan usaha industri peternakan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan kemitraan yang lebih luas. Rezim baru perlu lebih sigap intervensi kebijakan. Pemerintah harus konsisten dan didukung dana yang cukup.

Program harus meningkatkan populasi sapi unggulan harus lebih konkret. Juga perlu payung hukum guna melindungi dan menstimulasi peternak lokal. Pemerintah perlu segera membuat grand design kebijakan peternakan nasional yang memberi insentif peternak lokal.

Bila produksi gagal dibenahi, target sawsembada daging 2026 hanya mimpi. Sepertinya semua masih sulit terealisasi. Apalagi cita-cita swasembada memerlukan terobosan pola pikir, kebijakan dasar, inovasi teknologi, infrastruktur dan permodalan. 

 

Jojo, Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Pertanian IPB

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment