SUN Capai Rp4.000 Triliun Lebih, Manajemen Utang Kian Buruk | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 30 2020
No Comments
Pengelolaan Anggaran I Pertumbuhan Utang Negara Tidak Seimbang dengan Produktivitas

SUN Capai Rp4.000 Triliun Lebih, Manajemen Utang Kian Buruk

SUN Capai Rp4.000 Triliun Lebih, Manajemen Utang Kian Buruk

Foto : Sumber: Kemenkeu – Litbang KJ/and - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

>> Pemerintah jangan bergantung pada pembiayaan surat utang dengan bunga yang relatif tinggi.

>> Manfaatkan anggaran bayar bunga obligasi rekap eks BLBI sebesar 400 triliun rupiah untuk stimulus sektor riil.

JAKARTA - Kebergantungan pe­merintah pada Surat Berharga Negara (SBN) kian sulit terbendung. Per Januari 2020, jumlah SBN, yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan SUN syariah telah mencapai 4.065,65 triliun rupiah. Jumlah ini bertambah 50,8 triliun rupiah dibandingkan Desember 2019 yang ha­nya 4.014,8 triliun rupiah.

Sementara itu, total utang pemerin­tah per Januari 2020 mencapai 4.817,6 triliun. Utang ini berupa pinjaman pe­merintah sebesar 751,9 triliun rupiah dan SBN sebanyak 4.065,65 triliun ru­piah (lihat infografis).

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Ad­hinegara, mengatakan jumlah SBN yang terus bertambah justru memperburuk kualitas manajemen utang. “Mempri­hatinkan, untuk bayar bunga dan cicilan pokok utang saja, pemerintah mesti ber­utang lagi. Seharusnya, pemerintah bisa lebih kreatif mencari pembiayaan alter­natif dengan bunga yang lebih murah,” katanya saat dihubungi, Minggu (23/2).

Menurut Bhima, pemerintah jangan bergantung pada pembiayaan surat utang dengan bunga yang relatif tinggi. “Saat ini, imbal hasil SBN tenor 10 tahun sebesar 6,52 persen. Ini tertinggi di Asia, sehingga pantas diminati asing. Tapi, bagaimana kalau jatuh tempo? Bagi­mana bayarnya? Kalaupun di-reprofil­ing (diperpanjang) makin besar beban utang negara,” ujarnya.

Bhima mengusulkan sebaiknya be­ban utang masa lalu, seperti obligasi rekapitalisasi perbankan penerima Ban­tuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sekarang berada di dalam SBN, mesti kembali diusut, kemudian di­bongkar transparansi utangnya. “Bisa juga dilakukan moratorium pembayar­an bunga obligasi rekap eks BLBI demi transparansi. Apalagi beban bunga obli­gasi rekap ini sangat besar sehingga me­nguras anggaran negara,” katanya.

Terkait moratorium pembayaran bu­nga obligasi rekap eks BLBI, sebelumnya sejumlah kalangan mengusulkan agar anggarannya sebesar 400 triliun rupiah per tahun dialihkan untuk pembiayaan sektor riil yang mempunyai muatan lo­kal tinggi. Sebab, kondisi dunia usaha sekarang seperti sapi perah kurus yang jika diperas habis-habisan tidak meng­hasilkan apa-apa sehingga mesti segera dibantu dengan bantuan dana.

“Pembayaran bunga obligasi rekap eks BLBI selama tujuh tahun dapat menguatkan perekonomian nasional. Sebab, dana bunga utang itu dialihkan untuk pembangunan yang produktif. Sebanyak 400 triliun rupiah itu kalau di­gunakan untuk kegiatan yang produktif akan berlipat ganda, hasilnya akan tiga kali lipat. Kuncinya jangan boros, gu­nakan untuk produksi terutama perta­nian dan infrastruktur pertanian,” kata­nya Kepala Peneliti Seknas Fitra, Badiul Hadi (Koran Jakarta edisi Sabtu, 22/2).

Menurut Badiul, setiap 400 triliun ru­piah yang tidak dibayarkan untuk bunga obligasi rekap, dalam tiap tahun akan berlipat ganda. Demikian juga yang 400 triliun rupiah kedua dan seterusnya. “Jika ini dilakukan, sudah berapa besar yang bisa dihemat,” ujarnya.

Dijelaskan, dana 400 triliun rupiah yang tidak dibayarkan itu untuk pemba­ngunan bukan untuk konsumsi dan juga harus dicegah agar tidak dikorupsi.

Tidak Produktif

Bhima menambahkan, pertumbuh­an utang pemerintah juga belum didu­kung oleh kenaikan penerimaan dari sisi ekspor dan devisa lain, seperti pariwisa­ta. “Ini terlihat dari rasio utang terhadap pendapatan atau debt to services ratio (DSR) pada kuartal IV 2019 berada di angka 26 persen dan masih relatif tinggi dibanding posisi tahun sebelumnya di angka 25,1 persen. Ini menandakan utang tidak didukung oleh penerimaan atau utang tidak produktif,” jelasnya

Selain itu, ujar Bhima, rasio kepe­milikan asing pada surat utang yang mencapai 38,5 persen juga mengkhawa­tirkan. Sebab, angka ini tertinggi diban­dingkan negara Asia lainnya. “Artinya, jika ketidakpastian meningkat, kondisi ini akan memicu gejolak pada sektor ke­uangan akibat keluarnya hot money dari pasar surat utang,” paparnya.

Sebelumnya, ekonom Universitas Airlangga Surabaya, Mohammad Nasih, mengatakan pemerintah mesti memberikan stimulus berupa dana kepada sektor riil agar terbangun produksi nasional yang produktif sehingga menghasilkan penda­patan negara. “Apa yang terjadi sekarang, karena tidak ada uang. Dana habis untuk konsumsi dari orang asing atau diguna­kan untuk impor,” ujarnya. SB/YK/uyo/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment