Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Pengelolaan Anggaran - Dalam RAPBN 2020, Asumsi Rasio Utang terhadap PDB Sebesar 29,4-30,1%

Strategi Defisit APBN Perlu Dievaluasi

Strategi Defisit APBN Perlu Dievaluasi

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Ke depan, utang seharusnya dikeluarkan berdasarkan program atau proyeknya sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

YOGYAKARTA – Strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus menerus defisit mesti dievaluasi. Pemerintah perlu menilai apakah dampak pengganda yang ditimbulkan dari pilihan defisit itu sebanding dengan risiko utang yang ditimbulkannya.

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengatakan saat ini pembayaran pokok dan bunga utang setiap tahun sudah mencapai 11 persen dari total pengeluaran anggaran. Menurutnya, sejatinya utang dibolehkan sesuai dengan aturan. Namun, bila tidak digunakan untuk program yang produktif atau menghasilkan multiplier effect (dampak pengganda) ekonomi, maka di masa mendatang kemampuan untuk mengembalikannya akan mendatangkan masalah.

Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2020, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan sebesar 29,4–30,1 persen dan masih berada dalam level aman jika merujuk pada UU 17/2003 tentang keuangan negara yang mengatur batas utang terhadap PDB sebesar 60 persen.

“Namun tetap harus memperhatikan prioritas yang produktif, apalagi pemerintah dalam setiap mengeluarkan SBN atau ORI tidak menunjukkan projek atau programnya sehingga pemegang SBN tidak dapat mengontrol penggunaan secara langsung dari tiap SBN yang dibelinya,” jelas Aviliani dalam diskusi Indef, di Yogyakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Aviliani, defisit anggaran pernah hampir menyentuh tiga persen, yang artinya pengolaan fiskal sangat riskan. Sebab, sering kali pengeluaran sudah pasti, tapi penerimaan tidak sesuai sehingga harus menambah defisit. “Untuk utang ke depan seharusnya dikeluarkan berdasarkan program atau proyeknya, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya,” tandasnya.

Peneliti Indef, Imaduddin Abdullah, memaparkan, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi stabil di level lima persen, Indonesia dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan akan memiliki GDP senilai 3.896 dollar AS. Hal itu akan membuat Indonesia akan masuk kelompok negara berpendapatan menengah menurut kategori Bank Dunia.

Sayangnya, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah layaknya negara pendapatan menengah bawah atau bahkan negara berpendapatan rendah, seperti tercermin dalam kualitas sumber daya manusia dan kualitas infrastuktur.

 

Serapan Pembiayaan

 

Terkait dampak pengganda, pemerintah musti mengevaluasi apakah pembiayaan defisit APBN akan menarik investasi ke dalam atau justru sebaliknya mendorong keluar investasi. Efek pengganda juga bisa dilihat dari keterkaitannya dengan kecepatan implementasi dan realiasi. Jika implementasi dan realisasinya lambat, dikhawatirkan dampak positif dari pembiayan tidak optimal dan malah memunculkan oppurtinity cost.

“Dalam hal ini, penyerapan pembiayaan dari pinjaman perlu diperhatikan karena Bappenas menyebut bahwa rata-rata penyerapan untuk pembiayaan dari pinjaman hanya 67 persen,” jelas Imaddudin.

Imaddudin juga mengingatkan perubahan status Indonesia sebagai negara pendapatan menengah dalam beberap atahun ke depan akan membuat makin selektif mencari sumber pembiayaan murah. 

 

YK/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment