Koran Jakarta | September 22 2018
No Comments
Sengketa LTS

Spanduk Filipina Bagian dari Provinsi Tiongkok Picu Kemarahan di Manila

Spanduk Filipina Bagian dari Provinsi Tiongkok Picu Kemarahan di Manila

Foto : Dok. Crop One Holdin gs
protes tiongkok l Sejumlah warga Filipina melakukan unjuk rasa di depan Kantor Konsuler Tiongkok di Manila, Kamis (12/7). Mereka memprotes spanduk yang dipasang oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
A   A   A   Pengaturan Font

MANILA - Sejumlah spanduk misterius yang bertuliskan “Filipina bagian dari Provinsi Tiongkok” yang terpasang di sebuah jembatan di Manila pada Kamis (12/7), telah memicu kemarahan di media sosial di Filipina. Spanduk-spanduk itu terpasang bertepatan dengan dua tahun putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang ada di Den Haag, Belanda, yang memenangkan Filipina atas kasus sengketa di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang diklaim sepenuhnya sebagai milik Tiongkok.

“Tidak lucu,” komentar mantan ketua pengacara yang membela pemerintah Filipina dalam kasus sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional, Florin Hilbay, lewat akun media sosial miliknya. “Spanduk itu amat absurd dan sepertinya lawan politik pemerintah ada di belakang aksi ini,” kata juru bicara Presiden Rodrigo Duterte yang bernama Harry Roque.

Sejumlah pengguna media sosial menuding oposisi politik telah membuat spanduk itu untuk mendiskreditkan pemerintah Filipina yang saat ini sedang menjalankan hubungan yang baik dengan Tiongkok. Namun ada beberapa pihak ada juga yang menyebut spanduk-spanduk itu dipasang sebagi kritik terhadap pemerintah yang enggan menentang Tiongkok.“Ini sudah amat keterlaluan. Negara kita telah dibeli,” komentar salah satu pengguna media sosial Facebook.

Beberapa narasumber menyebut bahwa ada lima spanduk berwarna merah serupa di sejumlah tempat. Tak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas aksi pemasangan poster kontroversial itu. Pihak berwenang Kota Manila dilaporkan telah menurunkan sejumlah spanduk-spanduk itu.

Istilah “Provinsi Tiongkok” dan “Laut Tiongkok Selatan” serta merta jadi tren topik di media sosial Filipina dimana banyak responden memasang emoji bergambarkan kemarahan.

 

Kegagalan Pemerintah

Dua tahun lalu, Mahkamah Arbitrasi Internasional memutuskan bahwa Tiongkok tak memiliki alasan sejarah untuk mengklaim kepemilikan atas kawasan LTS dan Beijing telah melanggar hak kedaulatan Filipina karena telah melarang nelayan dan membangun pulau buatan di zona ekonomi ekslusif Filipina.

Sebelumnya antara Manila dan Beijing, sempat mengalami ketegangan hubungan bilateral terkait sengketa di LTS ini. Namun saat Filipina dipimpin oleh pemimpin yang baru yaitu Presiden Rodrigo Duterte, Manila mulai melakukan pendekatan untuk pemulihan hubungan dengan harapan bisa mendapatkan pinjaman, perdagangan dan investasi.

Presiden Duterte diketahui sering memuji Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dan pada Februari lalu Presiden Duterte sempat mengeluarkan kelakar yang menawarkan Filipina sebagai bagian dari provinsi di Tiongkok.

Partai oposisi di Filipina, Akbayan, menyatakan pemerintah saat ini telah gagal dalam menegakkan putusan Mahkamah Arbitrasi Internasional. Sementara itu Wakil Presiden Filipina, Leni Robredo, menyatakan bahwa warga Filipina harus menggelar aksi protes damai terhadap ketidakberesan pemerintah.

 

SCMP/I-1/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment