Koran Jakarta | June 23 2018
No Comments

Sosialisasi Mitigasi Bencana

Sosialisasi Mitigasi Bencana

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

Oleh Masri Hanus

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pentingnya pengetahuan mitigasi bencana agar masyarakat cepat tanggap ketika terjadi. Banyak korban karena masyarakat belum mengetahui upaya pencegahan dan penanganan bencana dengan baik. Maka harus dibudayakan mitigasi memahami bencana. Jika kembali memaknai sebagian peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh 26 Desember 2004 silam, maka tsunami Aceh memberikan pembelajaran yang hebat. 

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi serangkaian upaya mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Penyadaran masyarakat tentang bencana melalui sosialisasi terus menerus dan berkelanjutan. Sosialisasi terus-menerus dan berlanjut secara psikologis menyebabkan informasi kebencanaan tertanam.  

Sampai sekarang masyarakat masih kurang paham bencana. Hal ini tidak bisa dibiarkan mengingat Indonesia berpotensi mengalami berbagai jenis bencana alam yang membawa korban jiwa. Jepang sebagai negeri paling sering mengalami bencana alam tektonik memiliki konsep mitigasi bencana terhebat di dunia. Dampak, korban manusia terutama anak dan lanjut usia yang berada pada area bencana tektonik selalu diminimalisir. 

Dibanding negara-negara maju lain, perilaku orang Indonesia dalam mengambil risiko jauh lebih membabi-buta, tidak didasari atas pengetahuan, kata Sekretaris Jenderal Masyarakat Neurosains Indonesia yang juga Kepala Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial Universitas Sam Ratulangi, Manado, Taufiq Pasiak. Banjir bandang, longsor, dan pergerakan tanah rutin terjadi, tetapi nyaris tidak ada persiapan menyambut bencana ini. Akibatnya, bencana dan upaya tanggap darurat dilakukan hanya berdasar naluri, tanpa perencanaan.

Mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh, membuat peta wilayah rawan bencana, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, penyuluhan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat di  wilayah rawan gempa. Apabila mitigasi sudah dipahami, kesiapsiagaan serta cara merespons kejadian bencana pun lebih baik. Mitigasi yang baik mencetuskan perencanaan kebencanaan baik pula.

Antropolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pande Made Kutanegara, mengatakan, rendahnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap bencana tidak terlepas dari proses transformasi nilai dan budaya yang jauh lebih lambat dari kemajuan pembangunan politik, ekonomi, ataupun teknologi. Hal ini merupakan buah desain pembangunan yang lebih menekankan formalitas, tidak menyentuh nilai-nilai masyarakat.

Akibatnya, saat bencana, yang diutamakan nominalisasi kerugian. Mereka mengabaikan aspek-aspek inti kemanusiaan dan kebudayaan. Rasa humanis pun ditumpulkan sehingga kerusakan lingkungan, kematian hewan dan tanaman, tidak dianggap sebagai kerugian. Ini membuat manusia semakin jauh dengan alam. Lambatnya perubahan nilai dan budaya juga membuat upaya mitigasi bencana atau pengurangan dampak sulit dilakukan. Bencana berulang tidak cukup menyadarkan pentingnya mitigasi dikenalkan dan menjadikan bagian hidup.

Intinya, mitigasi diperlukan agar pemerintah dan terutama masyarakat lebih siap menghadapi bencana. Salah satu titik penting meningkatkan sosialisasi mitigasi bencana adalah regulasi. Saat ini regulasi masih “milik” pemerintah pusat. BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, TNI/Polri serta kementerian/lembaga sebagai unit pelaksana lainnya berada di Jakarta. Berbagai kementerian/lembaga sudah memahami dengan baik regulasi dan cara bertindak.

Wajib Baca

Pemerintah daerah wajib membaca regulasi pusat. Tapi pemerintah daerah pun berkewajiban menciptakan regulasi yang substansinya berkaitan dengan kondisi lokal masing-masing. Apabila regulasi tertata dengan baik,  operasional berjalan baik. Tidak seperti sekarang. Pemda hanya tergantung pada regulasi  pusat yang sifatnya umum, bukan parsial atau spesifik.

Masih sering terjadi misunderstanding di lapangan. Dampaknya, penanganan bencana selama ini dinilai tidak tertata baik. Masih terjadi saling lempar tanggung jawab antara pusat dan provinsi. Selain itu, juga terjadi kekacauan pemberian informasi tentang dana bantuan para korban. Jalur laporan kekuatan keuangan pusat, provinsi, kabupaten/kota belum sinkron, masih sering berjalan sendiri-sendiri.

Selama ini, pengucuran bantuan hanya mengandalkan pos bantuan dana tidak terduga. Padahal, anggaran dana tak terduga untuk urusan kebencanaan per tahun khusus bagi pemprov, pemkab/pemkot amat terbatas. Solusinya, pemda perlu kreatif menyusun perda kebencanaan yang up to date. Melalui perda, diharapkan ada langkah strategis untuk mitigasi, penanganan bencana, serta pengaturan dana cadangan penanganan bencana alam.

Sosialisasi mitigasi kepada masyarakat merupakan urusan manajemen bencana. Mitigasi untuk menghindari kerugian individu, masyarakat, maupun negara. Mitigasi termasuk penghindaran bencana alam. Arahnya mengurangi kerugian.  Program seperti “kampung siaga bencana,” kader “Taruna Siaga Bencana” (Tagana) diciptakan untuk meminimalkan kerugian akibat bencana. Tetapi piranti seperti itu justru belum tersedia secara memadai di daerah/wilayah rawan bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung api dan gempa tektonik.

Program seperti itu menjadi lebih efektif jika disinkronkan dengan program lain seperti pusat-pusat medis, dinas tanaman pangan, urusan logistik pemakanan, pemadam kebakaran, PLN, instansi Kominfo, dan TNI/Polri. Menciptakan “kampung bencana alam” dan Tagana, misalnya, harus dikaitkan dengan rencana kontigen agar penanganan efektif dan dapat mengecilkan korban jiwa serta kerugian materi. Antisipasi letusan Gunung Agung di Bali bisa menjadi contoh bagus. Pemda Bali menyiapsiagaan rumah sakit, ambulan, dan tenaga kesehatan selama 24 jam. Berbagai tempat aman disiapkan untuk memindahkan turis mancanegara.

 

Penulis Widyaiswara Utama Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment