Koran Jakarta | July 19 2018
No Comments
Subsidi Energi I Pada 2018, Realisasi Subsidi Elpiji Diprediksi Kembali Membengkak Jadi Rp40 Triliun

Sosialisasi LPG Bersubsidi Minim

Sosialisasi LPG Bersubsidi Minim

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Meskipun pemerintah menargetkan pembatasan penyaluran elpiji 3 kg paling lambat pada 1 Maret 2018, sampai saat ini, sosialisasi soal rencana itu belum memadai.

 

Jakarta – Rencana pemerintah memperketat penyaluran gas elpiji bersubsidi tak kunjung terealisasi. Sampai saat ini, pemerintah masih mengkaji mekanisme penyaluran elpiji melon (isi tiga kilogram) agar tepat sasaran.

Salah satu yang tengah menjadi perhatian saat ini adalah penggunaan elpiji bersubsidi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pengamat ekonomi energi, Fabby Tumiwa, menilai sosialisasi mengenai penggunaan LPG bersubsidi bagi UMKM belum memadai.

“Saya belum melihat adanya sosialisasi yang memadai, bahkan belum ada rencana pasti soal pembatasan penggunaan LPG tersebut,” kata Fabby, di Jakarta, Kamis (11/7).

Fabby yang juga menjabat sebagai Direktur Institute for Essential Service Reform (IESR) menjelaskan apabila rencana tersebut direalisasi maka pengawasan distribusi harus diawasi lebih ketat dan rapi. Karena itu, dia menyarankan untuk membuat mekanisme pendaftaran dan verifikasi bagi UMKM yang akan membeli elpiji melon.

“Proses pendaftaran dibuat sederhanda saja, tapi juga dengan menyertakan proses verifikasi, kemudian para UMKM juga diwajibkan membeli pada titik distribusi yang sudah ditentukan,” katanya.

Dia menjelaskan dengan proses tersebut maka PT Pertamina akan mengetahui proses penjualan dan pemerintah juga akan mudah memantau pengawasan konsumsi yang wajar.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginformasikan UMKM dapat menggunakan elpiji 3 kg untuk melaksanakan kegiatan ekonominya. “Pedagang keliling boleh pakai elpiji (bersubsidi). Minyak tanah juga boleh,” kata Dirjen Migas Djoko Siswanto.

Menurutnya, pelaku UMKM punya hak mendapatkan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah.

Hingga saat ini, pemerintah sedang mengendalikan distribusi LPG bersubsidi agar pendistribusian LPG tepat sasaran ke masyarakat kurang mampu.

Seperti diketahui, subsidi elpiji melon kian membengkak. Pada 2017, subsidi elpiji 3 kg membengkak menjadi 30 triliun rupiah dari estimasi awal 20 triliun rupiah. Bahkan, tahun ini, realisasinya bisa naik lagi menjadi 40 triliun rupiah.

Selain itu, program subsidi elpiji 3 kg atau tabung melon yang berjalan selama ini tak tepat sasaran. Berdasarkan perkiraan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tingkat salah sasaran subsidi elpiji mencapai 40 persen. Saat ini, jumlah penerima elpiji 3 kg sebanyak 57 juta kepala keluarga (KK ), sementara data TNP2K hanya 26,7 juta KK.

 

Rencana Molor

Karena itu, pemerintah berjanji akan memperketat seleksi terhadap masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi elpiji tabung melon. Kementerian ESDM sebelumnya menyatakan akan menerapkan skema subsidi energi secara nontunai untuk elpiji 3 kg pada 1 Januari 2018 atau paling lambat 1 Maret 2018.

Namun, sampai sekarang, rencana itu belum terealisasikan. Menurut hasil pantauan di lapangan, semua lapisan masyarakat (termasuk kalangan mampu) masih menikmati elpiji tabung melon yang sebenarnya diperuntukkan bagi kelompok miskin.

Ketidakjelasan tersebut juga membuat penjual elpiji kebingungan. Sebab, sampai saat ini, belum ada pemberitahuan dari pemerintah.

“Kalau ada pemberitahuan, kan kita bisa menghabiskan stok yang ada dulu agar tidak merugi,” ungkap Yani, penjual gas keliling di Kalibata, Jakarta Selatan, belum lama ini.

 

mad/Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment