Sistem Zonasi Pendidikan Perlu Dilakukan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 27 2020
No Comments
Pendidikan Nasional

Sistem Zonasi Pendidikan Perlu Dilakukan

Sistem Zonasi Pendidikan Perlu Dilakukan

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan pendekatan zo­nasi tidak hanya digunakan un­tuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan, mulai dari kurikulum, sebaran guru, seba­ran peserta didik, sampai de­ngan kualitas sarana prasarana.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan penerapan sistem zonasi pendidikan seperti per­lu dilakukan untuk pemerataan pendidikan yang berkuali­tas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpa­ngan di masyarakat.

Menurut dia, minimnya sekolah negeri di jenjang SMP dan SMA juga harus diatasi me­lalui sistem zonasi pendidik­an, sehingga mendorong pe­merintah daerah untuk segera membangun sekolah dan infra­struktur yang dapat mendu­kung kualitas pendidikan.

“Kalau tidak ditambah, ma­ka setiap tahun kita akan meng­hadapi keluhan masyarakat dan masalah PPDB di setiap daer­ah,” kata Retno dalam workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidik­an, di Jakarta, Senin (9/12).

Oleh karena itu, KPAI men­dorong pemerintah pusat un­tuk tidak hanya melakukan zo­nasi siswa, tetapi juga zona­si guru dan zonasi pendidikan yang melibatkan setidaknya 7 Kementerian/Lembaga.

Sistem zonasi dalam PP­DB, katanya, dapat mendorong terciptanya pendidikan yang berkeadilan bagi anak-anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Konstitu­si Republik Indonesia, namun sayangnya pendidikan yang berkeadilan juga berkaitan de­ngan akses pendidikan.

Oleh karena itu, sistem zona­si seharusnya tidak hanya men­zonasi siswa, tetapi juga menzo­nasi guru dan menzonasi sistem pendidikan secara keseluruhan sehingga mampu mendongkrak kualitas pendidikan.

“Zonasi pendidikan tidak hanya digunakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah, tapi juga dapat digunakan me­nambah dan mutasi guru ser­ta menentukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan,” katanya.

Perlu Ditindaklanjuti

Pengamat Pendidikan, Doni A Koesoema, mengatakan ke­bijakan PPDB Zonasi perlu ditindaklanjuti agar tercipta proses pendidikan yang berkea­dilan. “PPDB Zonasi ini awal yang bagus, tapi tidak menjadi lebih bagus ketika hal lain tidak dikerjakan,” katanya.

Dia memaparkan bebera­pa hal yang mesti ditindaklan­juti, antara lain peningkatan sarana prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas guru. Dengan sistem zonasi, sekolah akan lebih heterogen sehingga pendekatan guru terhadap mu­rid akan lebih bervariatif.

“Pelatihan-pelatihan guru harus berbasis keterampilan atau pedagogik. Pelatihannya selama ini belum ada, kalau­pun ada masih belum fokus,” pungkasnya. ruf/E-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment