Koran Jakarta | November 23 2017
No Comments
Pemilu 2019 - Bawaslu Dapat Melakukan Penetrasi Pengawasan

Sipol Instrumen Awal Pelembagaan Partai Modern

Sipol Instrumen Awal Pelembagaan Partai Modern

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Komisi Pemilihan Umum menggunakan Sipol untuk melakukan penelitian dan verifikasi partai peserta pemilu 2019 sehingga semua data mengenai partai bisa lebih mudah diketahui.

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019. Tercatat, sebanyak 27 partai mendaftarkan diri ke KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Penggunaan Sipol mempermudah kerja KPU. Bahkan ini jadi instrumen awal pelembagaan partai modern.

“Pada taraf ini, Sipol memermudah KPU dalam melaksanakan tugasnya. Tapi tidak berhenti di situ saja, penggiat pemilu dan publik juga melihat, sekaligus menilai sejauh mana parpol dalam hal tertib administrasi,” kata Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz, di Jakarta, Jumat (20/10).

Seperti diketahui, setelah menerima pendaftaran partai, KPU melakukan tahap berikutnya, yaitu tahapan verifikasi administrasi. Tahapan verifikasi administrasi akan meneliti dokumen kepengurusan, dokumen sewa gedung, nomor rekening partai, dan sebagainya. Penelitian administrasi itu dilaksankan hingga 15 November 2017.

Objek penelitian administrasi yaitu apakah data Sipol yang dimasukan oleh partai itu telah memenuhi unsur kelengkapan, kebenaran dan keabsahan. “ Misalnya, apakah ada keanggotaan atau pengurus ganda pada sebuah partai” kata August. Kemudian lanjut August, sebagai contoh, jika ditemukan adanya keanggotaan ganda atau duplikasi, maka KPU akan melakukan verifikasi faktual dalam konteks pemeriksaan administrasi.

Seperti diketahui, belakangan banyak aksi politikus partai yang pindah dari partai satu ke partai lainnya. “Atau bahasa kekiniannya banyak yang pindah ke toko sebelah,” katanya. Pada proses tahapan administrasi inilah, kata dia, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bisa melakukan penetrasi pengawasan.

Sekaligus melakukan audit, apakah KPU bekerja sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang mereka tetapkan. Serta melihat apakah ada potensi penyalahgunaan kewewenangan sesuai dengan Peraturan KPU No 11 Tahun 2017. Pada bagian inilah, narasi tahapan pengawasan dianggap berjalan.

Dan tentu saja publik akan menunggu hasil investigasi apa yang bisa didapat Bawaslu pada tahapan ini. “Pertanyaan besar publik ke depan adalah apakah Bawaslu memiliki daya jelajah hingga tataran itu? jika dibandingkan dengan 2012, melihat proses pendaftaran selama ini, dapat dikatakan Sipol 2017 lebih siap,” kata August.

Setidaknya lanjut dia, ini bisa dilihat dari program KPU memfasilitasi pertemuan antara IT KPU dan IT operator parpol. Tujuannya agar terjadi pemahaman yang sama saat proses input data.

 

Wajib Diisi

 

Sementara itu, Peneliti Senior, SPD Daniel Zuchron yang juga mantan anggota Bawaslu, mengatakan, permasalahan yang terjadi di pendaftaran dan verifikasi pada tahun 2012 dapat diprediksi dengan baik pada periode ini. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019, partai wajib mengisi data dalam Sipol.

Data-data itu berupa SK Kemkumham, kepengurusan tingkat pusat, provinsi (100%), kabupaten/kota (75 persen), dan kecamatan (50 persen). “Lalu dokumen kepemilikan kantor tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, keterwakilan perempuan 30 persen kepengurusan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, lambang partai, rekening partai, dan keanggotaan 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten atau kota,” tutur Zuchron.

Zuchron juga menilai, Sipol bisa jadi instrumen untuk membentuk partai memiliki kelembagaan partai yang kuat. Dengan mewajibkan dan memunyai sistem administrasi efektif dan tertib. 

 

ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment