Koran Jakarta | September 19 2019
No Comments
Sengketa Pilpres | MK Mengundang Pihak-pihak Terkait

Sidang Perdana MK Hanya Dengar Pokok Permohonan

Sidang Perdana MK Hanya Dengar Pokok Permohonan

Foto : ISTIMEWA
Ketua MK, Anwar Usman
A   A   A   Pengaturan Font
Proses gugatan hasil sengketa pemilihan presiden akan mulai disidangkan di MK pada Jumat dengan agenda tunggal pembacaan permohonan.

 

JAKARTA – Jika tidak aral melintang, sidang perdana permohonan sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2019 akan digelar pada Jumat (14/6). Sidang perdana, hanya ada agenda tunggal, yakni mendengarkan pokok-pokok permohonan yang diajukan pemohon dalam hal ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan itu di Jakarta, Rabu (12/6). Menurut Fajar, mahkamah sendiri telah menyusun jadwal atau tahapan proses pengajuan permohonan sampai sidang digelar. Dari mulai hari Selasa (11/6) sampai dengan hari Kamis (13/6), adalah tahapan atau pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

“Hasil BRPK dari permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 akan disampaikan kepada para pihak melalui email yang telah disertakan para pihak pada saat mengajukan permohonan,” katanya.

Setelah tahapan atau masa pencatatan permohonan pemohon dalam BRPK, tahapan selanjutnya kata Fajar adalah agenda persidangan. Menurut jadwal, sidang perdana sengketa hasil akan dilakukan pada hari Jumat, 14 Juni 2019.

“Untuk selanjutnya MK akan mengagendakan persidangan pendahuluan penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tersebut pada Jumat, 14 Juni 2019 pukul 09.00 WIB,” ujarnya.

Dalam sidang perdana nanti lanjut Fajar, hanya ada satu agenda. Agenda tunggal itu adalah mendengarkan pokokpokok permohonan yang diajukan pemohon. Di sidang perdana itu juga, mahkamah akan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan perkara sengketa hasil.

Pihak-pihak yang akan diundang adalah dari KPU selaku termohon, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 atau kuasanya sebagai pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Fajar juga menanggapi pemberitaan soal kubu Prabowo Subianto-Sandiaga sebagai pihak pemohon yang kembali menyerahankan berkas-berkas perbaikan permohonan. Padahal sudah masuk masa BRPK. Menurut Fajar, kepaniteraan MK menerima itu semata karena teknis pelayanan. Mekanisme perbaikan permohonan sendiri tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Tapi mengenai perbaikan itu akan diterima atau tidak sepenuhnya itu adalah kewenangan hakim MK.

“Jadi jika pemohon menghendaki perbaikan, maka kepaniteraan tidak ada hak menolak dan hanya Majelis Hakim yang nantinya berwenang memberikan penilaian hukum terhadap setiap berkas-berkas permohonan pemohon tersebut,” ujarnya.

Situasi Kondusif

Sebelumnya, saat menerima kunjungan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, Ketua MK, Anwar Usman berharap situasi tetap kondusif saat proses persidangan sengketa hasil Pilpres hingga pengucapan putusan.

Karena itu ia minta semua pihak yang terkait, agar menghormati proses persidangan. Mengenai keamanan selama proses persidangan, Anwar percaya hal itu sudah ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian dan TNI.

“Saya berharap, pengucapan putusan PHPU presiden dan wakil presiden bisa selesai sebelum Salat Jumat, 28 Juni 2019. Bahkan kalau bisa penanganan perkara perselisihan hasil Pilpres selesai hanya satu minggu saja,” ujar Anwar. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment