Koran Jakarta | August 18 2018
No Comments
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS di Daerah

Seluruh Daerah Berkomitmen Cairkan THR

Seluruh Daerah Berkomitmen Cairkan THR

Foto : ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
A   A   A   Pengaturan Font
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis pemberian tujungan hari raya dan gaji ke-13 yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah menjadi polemik.

 

Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa jelaskan surat edaran THR dan gaji ke-13?

Yang kita dikeluarkan adalah berupa surat Mendagri. Surat itu untuk menjawab permintaan daerah yang diajukan pada saat Raker Keuangan Daerah pada 24 Mei.

Karena banyak di antara daerah yang salah menafsirkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 19/2018 sehingga besaran THR dan gaji ke-13 lebih dari yang seharusnya.

Mantan Menteri Otonomi Daerah, Ryaas Rasyid, mengkritik surat edaran Mendagri ini?

Begini, perlu saya jelaskan, THR dan gaji ke-13 merupakan jenis belanja pegawai yang di dalam peraturan perundangundangan masuk kategori “belanja mengikat” yang harus dianggarkan dalam jumlah yang cukup,

tanpa harus menunggu perubahan APBD karena termasuk belanja yang sifatnya mendesak. Ini sejalan dengan Pasal 28 UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

THR dan gaji ke-13 dituding terkait Pilpres 2019?

Tidak ada kaitannya dengan politik. Begini, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan pada tanggal 23 Mei 2018,

pemerintah telah menetapkan PP Nomor 19/2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

Sumber pendanaannya?

Sumber pendanaan untuk pemberian THR ini adalah dari APBN bagi pegawai pusat dan dari APBD bagi pegawai daerah.

Khusus untuk daerah, alokasi pembayaran gaji pegawai daerah telah diatur dalam PP Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan APBD untuk setiap tahun.

Khusus untuk tahun 2018 diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.

Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005, antara lain diatur ketentuan bahwa pembayaran gaji PNS Daerah dibayarkan melalui APBD,

dan kepada pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Aturan pembebanan THR dan gaji ke-13 yang dibebankan ke APBD?

Pembayaran THR sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (3) PP No 19/2018, dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara bekerja.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PP Nomor 19/2018, anggaran yang diperlukan untuk pembayaran THR dibebankan kepada APBD bagi pertama PNS yang bekerja pada pemda. Kedua, gubernur dan wakilnya. Ketiga bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dan keempat anggota DPRD.

Jadi ini tanggung jawab daerah?

Ya. Pembayaran THR PNS Daerah menjadi tanggung jawab APBD, yang didanai dari Penerimaan Umum APBD, yakni dana penerimaan yang penggunaannya menjadi diskresi daerah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DBH, dan beberapa sumber penerimaan umum lainnya. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment