Koran Jakarta | August 26 2019
No Comments
DISKONTO

Sektor KUMKM Belum Terurus dengan Baik

Sektor KUMKM Belum Terurus dengan Baik

Foto : ISTIMEWA
Eni Sri Hartati
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Sektor Koperasi Usaha Mikro Kkecil dan Menengah (KUMKM) di Indonesia selama ini belum terurus dengan baik. Padahal, sekitar 96 - 99 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor ini.

“Banyak kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap KUMKM,” kata pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eni Sri Hartati, pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 13 Tahun Kiprah LPDB – KUMKM di Jakarta, Selasa (13/8).

Eni mencontohkan banyaknya BLU (Badan Layanan Umum) yang dibentuk Kementerian dan Lembaga untuk mengurusi UMKM, namun dalam eksekusinya tidak benarbenar melakukan pendampingan termasuk menyalurkan pembiayaan.

Karena itu, Eni berharap, keberadaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjadi BLU yang benarbenar pro terhadap sektor ini. “Kalau Pemerintah mau serius mendongkrak akselerasi pertumbuhan ekonomi, uruslah kekuatan utama kita, yakni sektor KUMKM. Semua kebijakan peningkatan, akses pembiayaan dan pemasaran atau apapun itu justru yang utamanya adalah KUMKM,” kata Eni.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komite Tetap Bidang Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sharmilla mendukung status LPDB-KUMKM harus diperkuat oleh pemerintah, termasuk penambahan modal dana bergulir. Sebab, dengan dana 1,5 triliun rupiah tahun ini dirasa masih belum dapat mencukupi kebutuhan dana dari pelaku KUMKM.

“Kalau dana bergulir terbatas, sementara KUMKM meningkat terus, bagaimana bisa meng-cover seluruhnya. Koperasi jumlahnya juga meningkat, kan nggak mungkin bisa tercukupi dengan dana yang hanya 1,5 triliun rupiah,” ungkapnya.

Wakil Rektor III Bidang Riset dan Kerja Sama Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Yunita Indriani menyatakan status LPDB-KUMKM harus diperkuat agar penyaluran dana di daerah dapat lebih cepat. 

 

sdk/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment