Koran Jakarta | November 22 2019
No Comments
Negara Kesatuan | Pancasila Harus Diimplementasikan dalam Kehidupan

Sejumlah Tokoh Bangsa Tolak NKRI Bersyariah

Sejumlah Tokoh Bangsa Tolak NKRI Bersyariah

Foto : ANTARA/APRILLIO AKBAR
FORUM REKAT BANGSA | Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu (tengah) bersama tokoh agama, dan pebisnis bergandeng tangan bersama dalam acara silaturahmi dan dialog tokoh bangsa di Jakarta, Senin (12/8). Kementerian Pertahanan bersama Forum Rekat Indonesia mengadakan acara tersebut dengan tema “Pancasila Perekat Kita Satu Nusa Satu Bangsa”.
A   A   A   Pengaturan Font
Tantangan berat masih menghadang bangsa Indonesia menjelang peringatan Kemerdekaan ke-74.

 

JAKARTA – Sejumlah tokoh bangsa menolak wacana NKRI Bersyariah yang dihasilkan Ijtima Ulama IV. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Salahuddin Wahid atau Gus Solah menyebut bahwa konsep NKRI Syariah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Menurut saya, NKRI bersyariah itu tidak ada. Dulu sila pertama kan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tujuh kata itu kemudian dicoret menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dulu Undang-Undang Dasar kita mengandung kata syariah, sekarang tidak ada”, ujar Gus Solah saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (12/8).

Adik dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut menjelaskan, penolakan terhadap istilah NKRI bersyariah bukan berarti dirinya tidak anti terhadap syariat Islam. Menurutnya, syariat Islam tetap berjalan dalam tataran masyarakat Indonesia tanpa adanya rumusan NKRI bersyariah.

“Syariah Islam jalan kok di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah. Tanpa istilah NKRI bersyariah, jalan kok Syariah Islam. Jadi tidak perlu ada istilah itu,” tukasnya.

Gus Solah mengatakan, UUD 1945 sudah mengatur secara kompleks terkait kehidupan bernegara. Walaupun dasar hukum Indonesia tersebut tanpa ada embel-embel Syariah, namun hukum di Indonesia sudah banyak mengatur tentang hajat hidup umat Islam di Indonesia.

“NKRI sudah cukup. Karena cukup banyak syariat Islam baik yang universal maupun yang khusus sudah masuk ke dalam undang-undang,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Ia bahkan berseloroh bahwa tidak mengetahui istilah NKRI Bersyariah. Sebab, tegas dia, ideologi Pancasila dalam NKRI sudah tidak bisa diganggu gugat. Menurutnya, syariat adalah ranah pribadi masing-masing masyarakat.

“Yang lain-lain kalau bicara syariah itu pada pribadi, seorang islam syariat Islam dilaksanakan. Seorang kristen melaksanakan ajaran kristen. Seorang Budha melaksanakan ajaran Budha. Seorang Hindu melaksanakan ajaran hindu. Sangat bebas, tidak peelu diganggu ibadahnya,” tukasnya.

Sutrisno menjelaskan, Pancasila merupakan hal yang harus diimplementasikan bagi setiap warga Indonesia. Walaupun dengan beragam agama, namun masyarakat harus saling menghargai dan saling menghormati.

Sudah Mencakup

Penolakan terhadap NKRI Bersyariah juga disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Menurutnya, tanpa ada embel-embel syariat Islam, sila pertama dalam Pancasila sudah mencakup syariah tersebut.

“Saya belum dengar itu. NKRI ya NKRI. Syariah itu di dalam Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, melaksanakan syariat ya melaksanakan sila kesatu,” tandasnya.

Menteri Ryamizard menegaskan, Pancasila sudah final dan tidak boleh ditawar-tawar lagi. Menurutnya, Pancasila itu memang perekat bangsa, sehingga kalau ditidiakan, maka bangsa Indonesia akan hancur karena tidak ada alat pemersatu tersebut. tri/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment