Koran Jakarta | May 28 2018
No Comments

Segera Selesaikan dan Sahkan RUU Antiterorisme

Segera Selesaikan dan Sahkan RUU Antiterorisme

Foto : ANTARA / Didik Suhartono
olah tkp - Tim Inafis melakukan olah TKP di lokasi ledakan di Gereja Kristen Indonesia (GKI), Jalan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5).
A   A   A   Pengaturan Font

 

 Seruan untuk memper­cepat penyelesaian pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerin­tah Pengganti UU Nomor 1 Ta­hun 2002 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, menguat. Seruan ini makin menggema menyu­sul serangan bum bunuh diri beruntun di Surabaya sejak Minggu hingga Senin (14/5).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak DPR dan sejumlah kementerian terkait untuk segera menyelesai­kan revisi UU tersebut yang telah diajukan sejak Februari 2016. Menurut Jokowi, DPR dapat mulai membahas lagi untuk menyelesaikan RUU baru sebagai revisi UU Nomor 15/2003 itu pada pembukaan masa sidang tanggal 18 Mei mendatang.

UU hasil revisi itu kelak dapat memperkuat Polri dan aparat keamanan lain menin­dak dan mencegah terorisme. Presiden mengultimatum bila hingga akhir masa sidang pada Juni mendatang, UU itu belum selesai maka Kepala Negara akan mengeluarkan Per­aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Seruan itu langsung ditin­daklanjuti Menko Polhukam Wiranto di kediaman dinas­nya pada Senin ini dengan mengumpulkan pengurus partai pendukung pemerintah untuk membahas langkah revisi UU Antiterorisme. Da­lam pertemuan itu, disepakati pengertian tentang definisi te­rorisme dan peran TNI dalam menghadapi terorisme.

Dalam pertemuan itu juga disepakati bahwa penyelesaian UU lebih dibutuhkan daripada mendorong pembentukan Perppu. Kesepakatan itu me­mang diperlukan karena sejak awal pengajuan RUU revisi UU Nomor 15/2003 itu merupakan hak inisiatif dari pemerintah yang diajukan kepada DPR.

Pengajuan itu muncul me­nyusul serangan aksi peleda­kan bom bunuh diri oleh tero­ris di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016.

Untuk mempercepat pe­nyelesaian pembahasan RUU Antiterorisme itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak internal pemerintah mencapai kesepakatan menuntaskan pembahasan RUU karena pe­merintah belum sepakat terkait dengan definisi terorisme.

Bisa Dituntaskan

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan terkait dengan RUU Antiterorisme, sebenar­nya dari pihak DPR sudah 99 persen siap menyetujui RUU itu untuk disahkan men­jadi UU, sebelum reses masa sidang yang lalu. Namun, pihak pemerintah minta di­tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi te­rorisme. Begitu definisi teror­isme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan.

Bila pemerintah sudah sepakat tentang definisi te­rorisme, RUU Terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang. Pada awalnya, re­visi UU Antiterorisme itu akan memuat 47 pasal dan terdapat 10 hingga 12 poin baru yang ditambahkan.

Poin utama dalam ran­cangan revisi UU tersebut me­liputi pencegahan, perluasan kewenangan aparat, hingga tahap deradikalisasi. Be­berapa di antaranya mengatur tentang pencabutan paspor dan kewarganegaraan bagi WNI yang mengikuti pelatihan perang dan melakukan tin­dakan terorisme di luar negeri, penambahan kewenangan pe­nahanan terduga pelaku teror, hingga program deradikalisasi secara holistik.

Ada pula soal penam­bahan masa penahanan bagi terduga pelaku teror sebelum ditetapkan sebagai tersangka yang bisa mencapai 120 hari yang terbagi dalam dua termin yakni termin pertama dengan masa penahanan hingga 60 hari lalu bisa ditambah 60 hari lagi. Begitu pula soal keterli­batan TNI dalam pemberan­tasan terorisme.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono menyatakan berbagai per­istiwa belakangan ini bisa menjadi referensi agar revisi UU Antiterorisme bisa segera diselesaikan pemerintah dan DPR. Penyelesaian RUU ini penting untuk segera disetujui dan disahkan menjadi UU ka­rena bagaimanapun suatu UU akan mengikat bagi seluruh warga negara.

Ketua Komisi Nasional Per­lindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, mendesak DPR segera merampungkan pembahasan RUU Antiterorisme. RUU itu harus dikebut karena saat ini sudah darurat teroris.

fdl/SM/Ant/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment