Koran Jakarta | November 22 2019
No Comments
Kasus Bencana Lingkungan - Titik Api Kembali Muncul di Lokasi Karhutla

Segera Jalankan Penegakan Hukum Kasus Karhutla 2015

Segera Jalankan Penegakan Hukum Kasus Karhutla 2015

Foto : Sumber: kepaniteraan.mahkamahagung.go.id
A   A   A   Pengaturan Font

>> Secepatnya umumkan kepada publik berbagai perusahaan yang terlibat dalam karhutla.

>> Seperti kasus karhutla, harus ada pihak bertanggung jawab pada kasus gambut Bengkalis.

JAKARTA - Sejumlah kalangan meminta negara segera melaksanakan kewajiban atau konsekuensi hukum setelah Mahka­mah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 2015.

Di antara kewajiban itu, ada tiga hal yang dinilai paling penting untuk dilaksanakan se­cepatnya, yakni penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar regulasi ling­kungan hidup, mengumumkan kepada pub­lik perusahaan yang terlibat dalam karhutla itu, dan perusahaan yang terlibat harus mem­beri kompensasi ganti rugi kepada korban.

Penegakan hukum dinilai merupakan hal terpenting, karena tanpa ada penindakan ter­hadap pelanggar hukum, sama saja dianggap tidak ada pelaku dan sanksi. Akibatnya, tidak ada lagi penegakan hukum di kemudian hari.

Koordinator penggugat pemerintah da­lam perkara karhutla Kalteng, Arie Rompas, mengemukakan dari banyak tuntutan yang dikabulkan pengadilan dan MA, ada bebe­rapa yang bisa dilaksanakan segera karena tidak memerlukan beragam prosedur lagi.

“Penegakan hukum bisa segera dilakukan dengan mengumumkan perusahaan yang bertanggung jawab atas karhutla 2015 se­hingga rakyat mendapat kepastian hukum. Dan itu datanya sudah lengkap, tinggal kem­auan mengumumkan sehingga bisa ditin­daklanjuti dengan gugatan pidana maupun perdata,” kata Arie, di Jakarta, Minggu (21/7).

Dia menilai pengumuman berbagai per­usahaan yang mesti bertanggung jawab atas karhutla 2015 penting sebagai upaya men­cegah karhutla 2019 yang saat ini sudah me­nampakkan banyak titik api di lahan-lahan sama yang terbakar pada 2015.

Selain itu, lanjut dia, dengan membuka ke publik perusahaan yang harus bertanggung jawab, rakyat bisa mendapat kepastian ganti rugi karena kasus sudah berjalan tiga tahun sejak pertama Arie Rompas dan kawan-kawan menuntut pemerintah ke pengadilan.

Saat ini, warga Kalteng kembali terancam karhutla. Itu berarti, pemerintah juga mesti memastikan keamanan warga dengan prose­dur operasi standar perlindungan masyarakat yang mengikat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan penerima izin lahan. “Kita butuh kepastian bahwa karhutla 2015 tidak terulang dan warga terdampak mendapat ganti rugi sesuai peraturan perun­dangan yang berlaku,” tukas Arie.

Sebelumnya dikabarkan, MA menolak kasasi yang diajukan pemerintah selaku pihak tergugat terkait kasus karhutla. Pi­hak tergugat itu di antaranya Presiden Joko Widodo, Menteri KLHK, Menteri Kesehat­an, dan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. MA menguatkan vonis tingkat banding yang menyatakan Presiden Jokowi dan jajarannya melakukan perbuatan melawan hukum se­hingga terjadi karhutla. Putusan kasasi de­ngan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 dik­etok pada 16 Juli 2019. Gugatan ini berasal dari kelompok masyarakat, di antaranya Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty.

Jangan Lepas Tangan

Pakar hukum dari Universitas Airlangga, Iman Prihandono, mengingatkan berkaca dari kasus karhutla Kalteng itu, pemerintah perlu pro-aktif dalam mengatasi kerusakan lingkungan di lahan gambut Pulau Bengka­lis, Riau, sehingga mengakibatkan pulau itu terancam tenggelam.

Menurut dia, sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagai pemberi izin, pemerintah tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas dampak kerusakan yang dilakukan oleh swasta pemegang izin.

“Prinsipnya kasus di Pulau Bengkalis sama, dengan izin-izin perkebunan yang dikeluarkan, tidak serta merta pemerintah bisa lepas dari tanggung jawab dan seolah-olah kerusakan lingkungan dituding akibat faktor alam semata,” tukas dia.

Sesuai AUPB, begitu pemerintah menge­luarkan izin, ada tanggung jawab baru yang mengikuti, seperti pengawasan terhadap korporasi yang diberi izin. “Di situ ada asas kepentingan umum, yang mendahulukan ke­sejahteraan dan kemanfaatan umum dalam setiap kebijakan, asas kecermatan, asas keti­dakberpihakan, dan lain-lain,” papar Iman. YK/SB/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment