Koran Jakarta | November 22 2019
No Comments
Pengelolaan Anggaran - Defisit APBN pada Januari 2019 Sudah Rp45,8 Triliun atau 0,28% dari PDB

Saatnya Genjot Penerimaan demi Anggaran Berkualitas

Saatnya Genjot Penerimaan demi Anggaran Berkualitas

Foto : ANTARA/Puspa Perwitasari
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Dirjen Pajak Robert Pakpahan (kanan) dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman (kiri) menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019). Menkeu melaporkan realisasi APBN 2019 hingga Januari 2019 tercatat defisit Rp 45,8 triliun atau 15,5 persen terhadap PDB.
A   A   A   Pengaturan Font
>> Diperlukan reformasi pajak guna mendorong ekonomi domestik dan daya saing.

>> Harus ada kepastian dalam sistem pajak untuk memberikan daya tarik bagi investor.

JAKARTA – Pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan penerimaan negara demi terwujudnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkualitas. Kebijakan meningkatan penerimaan negara ini juga sebagai bukti bahwa aparatur bekerja keras untuk kepentingan negara.

Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji, mengatakan saat ini tren di banyak negara adalah melakukan reformasi pajak guna mendorong ekonomi domestik dan daya saing sekaligus tetap menjamin kestabilan penerimaan negara. “Jargon yang sering digunakan adalah broad base low rate, yaitu memperluas basis pajak sekaligus menurunkan tarif. Artinya, memberikan relaksasi dan insentif bagi dunia usaha sekaligus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi,” kata Bawono di Jakarta, Rabu (20/2).

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengatakan untuk menekan defisit atau membuat surplus keseimbangan primer, pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi pengeluaran melalui efisiensi belanja.

Bahkan, Guru Besar Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Candra Fajri Ananda, menambahkan ada beberapa cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk mencatatkan surplus keseimbangan primer. “Solusinya, tentu mendorong penerimaan negara terutama dari pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), selain diupayakan tidak menciptakan utang baru,” jelas dia.

Menurut Bawono, untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mendorong adanya kepastian dalam sistem pajak. Tujuannya memberikan daya tarik bagi investor sekaligus memberikan kenyamanan bagi wajib pajak yang sudah di dalam sistem.

Bawono menjelaskan, kepastian tersebut bisa diwujudkan melalui empat aspek, yaitu, implementasi administrasi pajak yang menjamin hak-hak wajib pajak, menjamin desain kebijakan pajak yang partisipatif dan stabil, mencegah, dan menyelesaikan sengketa pajak. “Selain itu, harus selaras dengan konsensus global di bidang pajak,” tukasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indef, Reza Akbar, mengatakan agar penerimaan pajak lebih optimal, pemerintah seharusnya mengefektifkan dan mengawasi berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya, seperti pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) untuk industri pionir. “Itu kan sudah dikasih insentifnya.

Tinggal bagaimana pemerintah bisa mengawal dan menawarkan ke pengusaha,” kata dia. Menurut Reza, belanja pemerintah juga seharusnya diperuntukkan lebih spesifik. Artinya, pembangunan infrastruktur mesti berkelanjutan, seperti pengembangan energi baru terbarukan (EBT). “Pemerintah harus berani untuk menggenjot melalui APBN untuk EBT.

Karena, banyak yang bilang EBT itu mahal investasinya, sehingga swasta belum mau masuk. Nah, justru ketika swasta belum masuk, seperti pembangunan infrastruktur di daerah Indonesia timur itu, kan pemerintah yang membangunnya. Ini sama saja logikanya. Makanya, pemerintah harus membangun energi terbarukan, baik skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau skema lainnya,” tukasnya.

 

APBN 2019 Defisit

 

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengemukakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga akhir Januari 2019 sebesar 45,8 triliun rupiah atau 0,28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih besar apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 37,7 triliun rupiah atau 0,25 persen dari PDB.

“Defisit Januari 2019 tercatat sebesar 40,58 triliun rupiah lebih besar dari tahun lalu 37,7 triliun rupiah atau tercatat 0,28 persen terhadap PDB,” ujarnya di Kantornya, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, keseimbangan primer sudah negatif 22,8 triliun rupiah, lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 14,2 triliun rupiah. Pembiayaan utang juga cukup tinggi, yakni mencapai 122,5 triliun rupiah atau 34,1 persen dari target. “Adapun untuk pembayaran bunga utang sudah 23,5 triliun rupiah,” kata Sri Mulyani. 

Ant/ahm/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment