Koran Jakarta | December 17 2017
No Comments
Jaring Pengaman

RI Masih Pertimbangkan Skema Baru Jaminan Sosial

RI Masih Pertimbangkan Skema Baru Jaminan Sosial

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Washin gton – Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan skema baru jaminan sosial berupa Universal Basic Income (UBI) yang dapat diberikan kepada penduduk kurang mampu secara merata. Sebab, implementasi skema jaminan sosial tersebut melibatkan sejumlah kementerian terkait. “Kami masih perlu mendiskusikan ini dengan Menaker dan Menperin untuk menyikapi fenomena ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela-sela Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) – Bank Dunia 2017 di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Kamis (12/10).

Menkeu mengatakan skema pemberian subsidi uang tunai ini merupakan isu baru yang sedang dalam dibahas di tingkat global karena bisa membantu masyarakat kurang mampu dengan tingkat pendapatan rendah untuk mengejar ketertinggalan. Dia menambahkan program ini hampir serupa dengan kebijakan Program Keluarga Harapan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dan menekan tingkat kemiskinan.

“Ini terkait dengan social safety net secara umum, cash transfer itu dilakukan supaya mereka punya kemampuan. Persoalannya adalah desain, dan kita perlu untuk meningkatkan kapasitas untuk mendesain ini,” ujarnya. Selain itu, pertimbangan lainnya dari penerapan UBI ini adalah karena penggunaan teknologi di masa mendatang diperkirakan bisa menggantikan peran manusia dengan kemampuan atau skill rendah, sehingga menimbulkan masalah penciptaan lapangan kerja. “Kalau robot ini menghancurkan kesempatan kerja, maka apakah perlu diperkenalkan UBI. Ini adalah pemikiran relatif baru. Kita akan lihat, karena kita punya populasi besar dengan mayoritas demografi muda,” ujarnya.

Pengawasan Fiskal

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) menerbitkan publikasi Fiscal Monitor yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang memadai dapat berperan besar dalam mengatasi masalah kesenjangan dan kemiskinan. Kebijakan fiskal itu antara dengan menerapkan tarif pajak progresif, menerapkan pemberian subsidi uang tunai berupa UBI secara merata kepada penduduk kurang mampu dan memanfaatkan pajak untuk investasi di pendidikan dan kesehatan.

Khusus mengenai UBI, IMF mengingatkan bahwa skema fiskal ini tidak bisa diterapkan untuk negara dengan kapasitas pajak yang masih rendah dan negara itu membutuhkan pajak untuk investasi di bidang pendidikan serta kesehatan. Meski penerapan UBI masih dalam kajian, menkeu memastikan dua rekomendasi IMF soal pajak progresif dan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan dilaksanakan. Pengenaan pajak progresif dengan tarif pajak tinggi kepada golongan mampu sudah dilaksanakan untuk mengurangi kemiskinan dan fokus pemerintah saat ini mendorong efektivitas kebijakan fiskal tersebut. Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment