Koran Jakarta | February 21 2019
No Comments
Antisipasi Krisis - Presiden Akan Bicara soal Polemik Impor Beras

RI Dinilai Tak Perlu Impor Beras Lagi

RI Dinilai Tak Perlu Impor Beras Lagi

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font
Jangan ulangi kesalahan, kalau hasil penghitungannya mubazir buat apa impor. Saat kurs dollar tinggi, impor akan menguras devisa.

 

JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menilai Indonesia tidak memerlukan impor beras hingga Juni tahun depan karena cadangan beras Bulog bisa capai tiga juta ton hingga akhir 2018.

Sementara itu hingga saat ini, cadangan beras Bulog mencapai 2,4 juta ton. “Berdasarkan fakta dan data yang dihitung oleh para ahli dalam tim mengatakan dan merekomendasikan sampai bulan Juni 2019 tidak perlu impor,” ungkap Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, di Jakarta, Rabu (19/9).

Dia menambahkan tim tersebut melibatkan berbagai ahli lintas bidang seperti dari Bulog, pertanian, perekonomian, kepolisian hingga Badan Intelijen Negara (BIN). “Karena harus dianalisis berdasarkan situasi,” kata pria yang akrab dipanggil dengan Buwas itu.

Hingga Agustus 2018, Bulog sudah mengimpor beras sebanyak 1,4 juta ton. Menurut Buwas, beras impor tersebut tidak terserap ke pedagang karena rendahnya permintaan.

“1,4 juta ton impor dari 1,8 juta itu diam di tempat. Oktober datang lagi 400 ribu ton. Untuk operasi pasar dan rastra itu serapan dalam negeri,” ujar dia. Oleh karena itu, Buwas menegaskan Indonesia tidak membutuhkan beras impor.

Apalagi, saat ini pemerintah tengah mengampanyekan pengurangan impor. “Pak JK (Wapres Jusuf Kalla), Bu Menkeu minta konsumsi dikurangi supaya rupiah bisa menguat.

Eh, malah ada yang teriak harus impor. Ini bagaimana?” tukas dia. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu berpesan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang agar jangan memprovokasi masyarakat dan jangan memperkeruh situasi soal perberasan.

Buwas mengatakan Indonesia adalah negara agraris yang seharusnya tidak perlu mengimpor pangan. Dia pun menyayangkan adanya pihak yang menyatakan negara bisa chaos jika tidak ada beras impor.

 

“Bisa dibayangkan kalau statement ‘kalau gak ada impor, tahun depan chaos’ sampai ke masyarakat, ke ibu-ibu. Itu bisa dibayangkan mereka akan memborong beras besarbesaran, akan terjadi penimbunan beras besarbesaran.

Itu beneran bisa terjadi chaos.” Dia juga menanggapi akurasi data Badan Pusat Statistik (BPS) soal kebutuhan beras nasional.

Menurut Buwas, impor beras dilakukan karena ada pihak yang menilai produksi beras dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab, penilaian tersebut berangkat dari data BPS yang menurutnya tidak valid.

“Jadi, kebutuhan masyarakat Indonesia hitungannya 2,4 juta sampai 2,7 juta sebulan, walaupun saya masih ragu cara berhitungnya. Dari BPS, 260 juta manusia Indonesia setiap orang rata-rata mengonsumsi 130 kg beras setiap tahun.

Berarti, bayi pun sama dong? Tidak dibagi dengan usia. Bayi kan belum makan nasi, paling kan bubur,” jelas dia.

Menguras Devisa

Dengan penghitungan tersebut, Buwas menilai tidak heran bahwa kebutuhan beras nasional per tahun terkesan sangat banyak.

Hal ini membuat seolah-olah produksi nasional tidak pernah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga membuat pemerintah membuka keran impor beras.

“BPS juga enggak menyampaikan itu secara akurat. Saya berangkat dari data abu-abu. Data menurut saya, nanti kementerian lain beda lagi. Kita bersinergi harusnya,” ujar dia.

Buwas mengaku tidak heran jika selama ini beras impor tertahan di gudang dan tidak terdistribusikan secara efektif. Sebab, serapan dalam negeri masih bisa memenuhi kebutuhan nasional.

Di sisi lain, negara harus menanggung kerugian yang besar. “Jangan kita ulangi kesalahan sudah nyatanya tidak perlu kok, tapi diperluperlukan. Kalau perhitungannya mubazir untuk apa? Itu mubazir.

Impor yang nilai dollar tinggi ini menguras devisa negara,” tukas dia. Sementara itu, Istana melalui Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengatakan Presiden Joko Widodo akan berbicara kepada masyarakat soal kebijakan impor yang saat ini sedang diperselisihkan oleh Dirut Bulog dan Menteri Perdagangan.

“Saat yang tepat, pasti Beliau akan menyampaikan ke publik,” kata dia, Rabu. Polemik antara Bulog dan Kemendag bermula dari keinginan pemerintah membuka keran impor beras dengan kuota dua juta ton di tahun ini.

Namun, Bulog enggan melaksanakan kebijakan tersebut. Sebab, Bulog menilai stok beras di gudang mereka masih banyak. ahm/SB/Ant/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment