Koran Jakarta | June 22 2018
No Comments
Verifikasi Parpol

Putusan MK Berpotensi Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Putusan MK Berpotensi Ganggu Tahapan Pemilu 2019

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan KPU melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 berpotensi mengganggu tahapan pemilu yang telah ditetapkan KPU.

“Pasti, kalau itu (putusan MK) dilaksanakan pasti akan mundur,” kata Arief di kantornya, Jakarta, Jumat (12/1 Arif menegaskan putusan MK itu mengharuskan KPU melakukan empat tahap verifikasi terhadap seluruh partai politik sehingga dapat menyita waktu. Keempat tahap itu adalah verifikasi faktual, perbaikan verifikasi faktual, verifikasi terhadap hasil perbaikan, kemudian baru penetapan.

“Belum lagi kalau ada sengketa (saat proses verifikasi),” kata dia. Karena itu, kata Arief, KPU saat ini masih terus melakukan kajian terhadap putusan MK yang mewajibkan KPU melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Pelaksanaan putusan MK ini pasti akan berimplikasi terhadap ketentuan lain dalam Undang-Undang Pemilu.

“KPU tidak mau tindak lanjut itu ternyata membuat implikasi hukum yang lain, yang kalau itu disengketakan, kemudian KPU bisa salah,” kata Arief di kantornya, Jakarta, Jumat (12/1).

Arief menjelaskan, Pasal 178 (2) Undang-Undang Pemilu memerintahkan KPU untuk menetapkan partai politik peserta pemilu 14 bulan sebelum pemungutan suara. Berdasarkan ketentuan itu maka KPU harus mengumumkan parpol peserta pemilu 2019 pada 17 Februari 2018.

 

Butuh Waktu

 

Dengan adanya putusan MK soal verifikasi faktual itu, maka KPU butuh waktu lebih untuk tahapan verifikasi faktual. “(Akibatnya, kalau KPU tidak mampu menetapkan pada 17 Februari, atau melampaui, apa yang kemudian terjadi?” ucap Arief.

Setelah putusan MK pada Kamis (1/11), KPU langsung menggelar rapat pleno pimpinan di malam harinya. Arief juga mengatakan telah memerintah tim kesekjenan untuk membuat kajian eksekusi putusan MK. “Putusan nomor sekian, apa yang harus kita siapkan. Personel kita siap tidak melaksanakan itu. Tahapan kita masih cukup waktu, atau diformulasi ulang tidak seperti normal yang kita kerjakan,” katanya. 

 

rag/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment