Koran Jakarta | October 18 2019
No Comments
WAWANCARA

Puan Maharani : Prioritaskan UU yang Dibutuhkan Rakyat

Puan Maharani : Prioritaskan UU yang Dibutuhkan Rakyat

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Selain itu, sampai saat ini masih cukup banyak anggota DPR yang tersandung masalah korupsi dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Masalah ini jelas menjadi keprihatinan masyarakat. Untuk mengatasinya, butuh kesungguhan dan keteguhan integritas dari para anggota DPR.

Untuk mengetahui apa saja yang akan diakukan pimpinan DPR dalam lima tahun mendatang agar kinerjanya makin cemerlang, wartawan Koran Jakarta, Trisno Juliantoro, berkesempatan mewawancarai Ketua DPR, Puan Maharani, dalam beberapa kesempatan terpisah, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Bagaimana tanggapan Anda menjadi Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia?

Ya ini kan pecah telur, baru ada perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia merdeka, ada ketua DPR dari kaum perempuan. Tentu saja hal itu saya berharap bisa membuat inspirasi yang inspiratif bagi perempuan-perempuan Indonesia bahwa ternyata politik itu bukan suatu hal yang tabu bagi kaum perempuan.

Politik itu dinamikanya sangat berkembang. Dinamikanya sangat dinamis, namun ternyata bisa juga menghasilkan perempuan-perempuan yang nantinya bisa membawa manfaat bagi Indonesia.

Sebagai ketua DPR perempuan pertama, apa inspirasi yang Anda berikan?

Artinya, perempuan Indonesia selama punya kesempatan, punya semangat untuk bekerja dan mempunyai kemampuan, bisa menempati posisi apa pun yang strategis di Indonesia. Kan pernah ada presiden perempuan, wakil presiden perempuan, kemudian Menko perempuan, menteri-menteri perempuan, dan sekarang Ketua DPR.

Itu harusnya bisa jadi semangat atau inspirasi bagi para perempuan di Indonesia. Kalau begitu benar-benar bekerja keras, bersungguh-sungguh dan diberikan kesempatan pasti kita mampu untuk bisa memperjuangkan apa yang kita miliki untuk bangsa.

Apa yang akan Anda lakukan untuk konsolidasi demi rebranding citra DPR yang di mata masyarakat kurang baik saat ini?

Alhamdulillah bahwa kami berlima diangkat menjadi ketua dan wakil ketua periode 2019–2024. Insya Allah kepemimpinan kami berlima ini bisa membawa DPR lebih baik, melakukan kerja secara bergotong royong. Memang dinamika politik akan berjalan secara dinamis di DPR.

Namun, kami insya Allah bersepakat bahwa apa pun yang akan terjadi di DPR kepentingan bangsa dan negara yang akan kami dahulukan untuk kepentingan rakyat. Jadi, ke depan tentu akan kami rapatkan secara internal untuk bisa menentukan langkah-langkah ke depan dalam kepemimpinan ini, apa yang akan menjadi prioritas dari kerja kami bersama.

Ada masukan agar periode yang baru ini lebih wajib dan taat lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)?

DPR itu adalah kolektif kolegial, terdiri dari sembilan fraksi yang menjadi perpanjangan tangan dari DPP partai masing-masing. Jadi, tentu saja nanti dalam rapat internal yang akan kami lakukan, mengimbau. Itu yang akan dikerjakan karena kami tidak bisa menginstruksikan. Kami hanya berlima sementara fraksi ada sembilan. Kepada seluruh anggota DPR yang sudah terpilih di periode 2019–2024 untuk bisa segera melaporkan dan melaksanakan LHKPN-nya.

Bagaimana Anda melihat dengan tingkat kedisiplinan anggota DPR yang masih rendah?

Kami akan mencari satu formula bagaimana kemudian anggota DPR ini lebih mempunyai komitmen untuk hadir dalam rapat-rapat. Namun, yang perlu diketahui juga bahwa sebagai wakil rakyat di daerah konstituennya masing-masing, anggota DPR itu mempunyai kewajiban untuk turun ke dapilnya.

Jadi, memang harus ada formula atau mekanisme yang kemudian nanti mengatur masalah ini. Selain menjadi tanggung jawab untuk turun ke dapil, para anggota DPR tersebut ada juga tanggung jawab untuk melaksanakan apa fungsi di Gedung DPR ini.

Kalau soal program legislasi ke depan bagaimana?

Nanti kami coba formulasikan bersama empat wakil pimpinan yang ada, kira-kira ke depan itu yang akan menjadi prioritas legislasi apa. Namun harapan saya DPR ke depan itu tidak perlu memuat satu produk UU terlalu banyak namun kita pilih yang jadi prioritas. Hal ini akan jadi fokus bagi DPR ke depan yang berguna untuk bangsa dan negara.

Berarti, DPR akan lebih mementingkan kualitas suatu produk legislasi?

Saya berharap bahwa ke depan DPR akan bisa menghasilkan UU yang bisa matang, sesuai dengan situasi kondisi di lapangan. Tidak perlu banyak, tapi memang itu sudah bisa sinergi dengan pemerintah dan mendapat banyak masukan dari masyarakat ataupun para ahli.

Bagaimana tanggapan Anda soal RUU yang di-carry over?

Penundaan pembahasan UU yang kontroversi kemarin, tentu saja akan kami evaluasi kembali. Kami juga mendapatkan banyak masukan dari masyarakat, tentu saja ahli-ahlinya dan tokoh-tokoh. Yang pasti, penundaan ini akan kita cek dulu sampai berapa lama waktu yang kami tunda. Tentu kami tidak memaksakan untuk kami selesaikan kalau memang hal itu masih kontroversi.

Sudah ada pembagian tugas dari para pimpinan DPR?

Belum ada. Ini kami baru dilantik dari pagi belum pulang dari kantor DPR. Jadi sekarang kami mau kembali dulu. Nanti akan digelar rapat internal.

Sebagai Ketua DPR perempuan pertama, ada harapan tinggi dari masyarakat sipil soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), bagaimana tanggapan Anda?

Sudah ada delapan UU yang kemarin dalam periode lalu yang kemudian akan ditunda. Tentu saja itu akan jadi prioritas Prolegnas ke depan, namun tentu saja mekanisme dan tata cara akan kami lakukan dalam tata tertib yang akan datang.

Jadi, prioritas atau komitmen Anda terhadap RUU PKS?

Saya akan melihat dulu karena pimpinan sekarang baru dilantik. Saya akan melihat dahulu bagaimana hasil dari kemarin pelaksanaan UU yang kemudian ditunda itu. Apakah akan kami bahas dalam tata tertib yang seperti apa.

Menegaskan kembali, berarti Anda sudah tidak menjabat lagi sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)?

Sesuai dengan UU, pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan. Jadi, kemarin tanggal 30 September, saya sudah izin pamit kepada Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri sebagai Menko PMK untuk bisa dilantik pada tanggal 1 Oktober ini sebagai anggota DPR.

Apa langkah selanjutnya yang Anda lakukan sebagai Ketua DPR?

Ya nanti. Ini saya juga baru dilantik empat hari. Saya masih harus koordinasi dulu dengan semua wakil saya, kemudian bertemu dengan semua pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi ada yang masih tetap, ada juga yang baru ditunjuk partainya. Jadi, saya akan konsolidasi bersama, karena DPR itu kan tidak bisa hanya ditentukan oleh Ketua DPR saja. Tapi seluruh pihak yang ada di DPR harus sama-sama untuk melaksanakan hal-hal yang sudah jadi komitmen bersama.

Bagaimana rencana Anda untuk pembagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD)?

Nanti prosesnya kami akan lakukan dulu di rapat pimpinan (Rapim) hari Senin (7/10) atau hari Selasa (8/10) besok. Kemudian bertemu juga rapat konsultasi dengan seluruh pimpinan fraksi untuk menentukan pembentukan komisi-komisi dan sesudah itu disepakati baru kami akan melakukan pembentukan AKD.

Berarti, pembentukan AKD harus menunggu pembentukan kabinet?

Oh, tidak. Kami akan mulai duluan.

Berapa lama pembentukan keseluruhan AKD?

Tergantung dinamika yang di lapangan. Insya Allah, semuanya bisa kami lakukan secara musyawarah mufakat sehingga tidak ada hal-hal yang perlu berlama-lama. Tapi untuk terlalu cepat tidak perlu juga karena nanti pemerintahan periode selanjutnya juga akan baru dimulai 20 Oktober mendatang.

Apakah akan disesuaikan dengan peleburan atau penambahan menteri?

Kalaupun nanti ada peleburan kementerian kan komisinya di DPR ini tetap. Jadi, kementerian tersebut yang akan bersinergi atau berkoordinasi terkait dengan komisi yang ada di DPR.

Anda mengatakan akan menggelorakan semagat gotong royong. Bisa dijelaskan?

Kepemimpinan DPR yang bersifat kolektif kolegial harus diwujudkan dengan membangun semangat kebersamaan, semangat kerja bersama, jiwa bergotong-royong. Semangat gotong royong, dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi kami sebagai wakil rakyat, dengan mengkomunikasikan berbagai masukan, saran,dan dukungan dari segenap anggota Dewan yang berhimpun dalam fraksi-fraksi, komisi-komisi,serta berbagai alat kelengkapan DPR lainnya.

Hanya dengan semangat gotong royong dan niat pengabdian yang tulus dari semua Anggota DPR maka kami akan dapat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Tugas ini merupakan sebuah amanah mulia yang menuntut tanggung jawab yang harus kami tunaikan bersama. 

N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment