Koran Jakarta | January 19 2019
No Comments

Program Satu Peta

Program Satu Peta
A   A   A   Pengaturan Font

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12). Geoportal itu bertujuan untuk menyediakan satu peta akurat dan akuntabel sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan di masa mendatang. Geoportal KSP ini merupakan website berbasis spasial untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Peta tematik hasil integrasi dan sinkronisasi kebijakan satu peta itu dapat diakses melalui https://portalksp.ina-sdi.or.id. Data dalam Satu Peta ini diperuntukkan bagi presiden, menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota. Hanya merekalah yang bisa mengakses sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 20/Tahun 2018.

Kebijakan Satu Peta ini merupakan program prioritas Presiden Jokowi, yang masuk dalam Nawacita dan telah direalisasikan sejak 2016, melalui Perpres Nomor 9/2016 serta penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.

Sejak dicanangkan pada 2016, pemerintah langsung bekerja melalui tiga tahap, yakni kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sampai saat ini, 83 dari total 85 peta tematik (98 persen) dari 19 kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) di 34 provinsi telah selesai dilakukan kompilasi dan integrasi. Dengan begitu, tinggal dua peta tematik yang belum tersedia, yakni Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) yang sedang dalam proses penetapan, serta Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan yang sedang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pada tahap sinkronisasi, ditemukan tantangan yang perlu segera diselesaikan, yakni tumpang tindih pemanfaatan lahan di kawasan Kalimantan seluas 10,4 juta hektare dan Sumatera seluas 6,4 juta hektare. Ke depannya, kegiatan sinkronisasi tersebut akan dilanjutkan untuk pulau-pulau lainnya hingga dapat diselesaikan di seluruh tanah air pada 2019.

Data dan Informasi Geospasial (IG) adalah komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan adanya Data dan Informasi Geospasial ini, pengambil keputusan memiliki data yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan di wilayah yang luas terbentang luas dari Sabang sampai Merauke ini.

Melalui Kebijakan Satu Peta ini kita berharap investasi akan semakin meningkat karena didukung oleh data yang andal. Peningkatan investasi itu diharapkan dapat mendorong aktivitas pembangunan ekonomi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan nasional.

Melalui Kebijakan Satu Peta ini, presiden, menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota di masa mendatang akan semakin peduli terhadap Data dan Informasi Geospasial. Kebijakan Satu Peta ini menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan, meningkatkan kemudahan berinvestasi, serta menyelesaikan sengketa pemanfaatan lahan dan konflik perizinan.

Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi setiap tahun adalah salah satu bukti dari lemahnya tata kelola dan tata guna lahan sehingga berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan, hukum, dan situasi sosial.

Lemahnya tata kelola dan guna lahan disebabkan salah satunya oleh data dan informasi geospasial yang seringkali tidak akurat, tidak lengkap dan tidak mutakhir.

Satu Peta ini dapat diibaratkan seperti infrastruktur dalam menyusun kebijakan. Dengan adanya Satu Peta, perumusan kebijakan termasuk keputusan terkait perizinan dapat berbasis pada data yang akurat.

Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan keakuratan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi. Kondisi ini akan memberikan kepastian dalam usaha. Informasi geospasial yang baik diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memangkas waktu pemberian berbagai tipe perizinan.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment