Program Kartu Pra Kerja untuk Tingkatkan Kompetensi | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 27 2020
No Comments
Kebijakan Pemerintah

Program Kartu Pra Kerja untuk Tingkatkan Kompetensi

Program Kartu Pra Kerja untuk Tingkatkan Kompetensi

Foto : ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY
PIMPIN RATAS - Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma’ruf Amin dan Mensesneg Pratikno (kanan) memimpin rapat terbatas (ratas) tentang akselerasi implementasi program Kartu Siap Kerja dan perlindungan sosial, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program Kartu Pra Kerja bukan untuk menggaji pengangguran. Program ini bertujuan untuk membantu kepada para pencari kerja maupun pekerja aktif dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan peningkatan kompetensi.

“Terkait implementasi Kartu Pra Kerja, saya ingin menegaskan lagi program ini bukan menggaji pengangguran, sekali lagi bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan, karena seolah-olah pemerintah akan menggaji. Tidak, itu keliru,” kata Joko Widodo saat membuka rapat terbatas Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

“Kartu Pra Kerja adalah bantuan biaya pelatihan atau vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang pendidikan formal atau untuk pekerja aktif dan korban PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi,” tambahnya.

Presiden menyampaikan ada dua tujuan Kartu Pra Kerja. Pertama, mempersiapkan angkatan kerja dan terserap atau menjadi entrepreneur. Kedua, meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK untuk reskilling dan upskilling agar semakin produktif dan meningkatkan daya saing.

Presiden meminta para menterinya untuk mempresentasikan mengenai persiapan detail implementasi mengenai project management office itu. “Siapa yang akan melakukan program ini, kemudian kesiapan platform digital dan alur bisnis proses seperti apa. Ketiga, skema pencairan dana untuk pembayarannya,” kata Presiden.

 

Perlindungan Sosial

 

Sedangkan terkait program perlindungan sosial pada APBN 2020, Presiden Jokowi mengemukakan pemerintah menyiapkan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,8 juta jiwa penerima bantuan, Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta keluarga dan juga untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 15,6 juta keluarga yang disalurkan lewat kartu sembako.

“Kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat memilih bahan-bahan sembako yang lebih beragam karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari 1,32 juta rupiah /keluarga/tahun menjadi 1,8 juta rupiah/keluarga/tahun ini perlu juga dilihat progresnya seperti apa,” tegas presiden.

 

fdl/Ant/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment