Koran Jakarta | August 20 2018
No Comments
Pejabat Negara

Presiden Jokowi Teken Keppres Pansel Pengganti Hakim MK Maria Farida

Presiden Jokowi Teken Keppres Pansel Pengganti Hakim MK Maria Farida

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meneken surat keputusan presiden mengenai pembentukan panitia seleksi untuk mencari pengganti hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maria Farida Indrati.

“Sudah ditandatangani oleh Pak Presiden hari ini, tadi. Bentuknya Keppres,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Kompleks Istana Presiden, Senin (16/4). Artinya, seiring dengan ditekennya Keppres itu, maka Pansel pengganti hakim MK secara legal telah terbentuk.

“Sudah, sudah, sudah dibentuk,” lanjut dia. Meski demikian, Pratikno mengaku lupa ketika ditanya siapa saja anggota Pansel itu.

Masa jabatan Hakim Konstitusi Maria Farida habis pada Agustus 2018 mendatang. Penggantian Farida juga sudah diusulkan Ketua MK, Arief Hidayat, kepada Presiden Jokowi sejak pertengahan Maret 2018.

Arief saat itu mengatakan, MK menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Negara terkait sosok hakim MK pengganti Farida.

“Yang penting adalah hakim yang terpilih adalah hakim yang paham betul mengenai ideologi negara Pancasila, paham betul mengenai konstitusi itu.

Itu yang penting dan mempunyai kompetensi di bidang ketatanegaraan dan bidang konstitusi yang luas,” ujar Arief. Maria Farida merupakan hakim konstitusi dari unsur pemerintah.

Untuk itu, penggantinya nanti haruslah dipilih Presiden. Tantangan hakim-hakim MK ke depan sangat berat sekali. Lembaga penjaga konstitusi ini harus mampu mengembalikan kepercayaan publik yang mulai luntur terhadap lembaga hukum itu.

Integritas dan kredibilitas hakim konstitusi yang dipilih sangat menentukan citra MK ke depan. Citra MK sempat tercoreng akibat dua mantan anggota MK terlibat kasus korupsi, yakni Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Selain itu, selama menjabat sebagai Ketua MK, Arief Hidayat dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pada 2016, Arief Hidayat pernah mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK.

Selain itu, Dewan Etik MK menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan karena bertemudengan anggota dewan sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR, Rabu (6/12). fdl/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment