Koran Jakarta | August 21 2019
No Comments
Kepala Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko, soal Penuntasan Kasus Novel Baswedan

Presiden Ingin Pelakunya Cepat Terungkap

Presiden Ingin Pelakunya Cepat Terungkap

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima hasil rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Polri terkait investigasi atas kasus tindak kekerasan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, yang berlangsung selama enam bulan.

 

Dengan hasil rekomendasi tersebut, lalu dibentuk tim teknis lapangan yang akan dikomandani oleh Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Idham Azis.

Tim teknis lapangan bentukan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian diberi waktu tiga bulan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi TGPF agar bisa menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK tersebut.

Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko, memberikan penjelasannya beberapa waktu lalu di Istana Kepresidenan Jakarta. Berikut petikannya.

Apa yang diharapkan dari penambahan waktu tiga bulan, padahal waktu enam bulan bagi TGPF masih belum ter­ungkap?

Presiden memerintah­kan tiga bulan bagi kepolisian menyele­saikan itu. Nanti kalau dibentuk TGPF lagi, berangkat dari nol lagi, lama lagi. Masyarakat percaya kepada tim yang saat ini lebih mendalami indikator awal, ya harapannya bisa terjawab. Hati-hati, Presiden su­dah memberi waktu tiga bulan, bukan enam bulan. Kalau Kapolri enam bulan, Presiden minta tiga bulan.

Target tiga bulan dari Presiden itu sampai ter­ungkap pelakunya?

Ya pasti Presiden mengharap­kan seperti itu (pelaku terungkap).

Kenapa cuma diberi waktu tiga bulan? Apa hanya untuk mengejar sebelum pelantikan Presiden?

Enggak ada kaitannya (pelanti­kan), hanya karena Presiden ingin cepat saja (pengungkapan kasus Novel ini).

Berarti, Presiden masih meya­kini Polri akan mampu mengung­kap pelakunya?

Dari hasil yang telah disam­paikan itu, Kapolri membentuk lagi tim teknis itu. Harapan­nya, hal-hal yang didapat itu lebih didalami lagi sehingga nanti mungkin ketemu formulanya lebih terang.

Kenapa tidak memben­tuk TGPF langsung di bawah Presiden?

Kalau semua diambil alih Presiden, nanti ngapain yang di bawah? Jangan. Presiden itu jangan dibebani hal teknis dong, nanti akan mengganggu pekerjaan-pe­kerjaan strategis, (sebab) teknis ada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) mengerjakan sampai tuntas.

Terkait dugaan ada peran jenderal dalam penyerangan sehingga perlu dibentuk TGPF independen di bawah Presiden, bagaimana tanggapan Anda?

Itu persepsi yang dibangun oleh beberapa pihak. Jangan kita ber­presepsi, ini negara hukum bukan (negara) persepsi. muhammad umar fadloli/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment