Koran Jakarta | August 19 2018
1 Comment
Kontestasi Pemilihan

Politisasi SARA Ancam Pemilu 2019

Politisasi SARA Ancam Pemilu 2019

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, M Afifudin mengatakan, ancaman pemilu tidak hanya dari sisi konteks administratifnya saja tetapi juga dari luar, terutama bagaimana mengantisipasi yang ada di luar tahapan pemilu seperti politisasi hoax, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA ) serta ujaran kebencian.

“Kampanye politisasi SARA , suatu hal di luar tahapan pemilu yang menggerogoti tahapan pemilu itu sendiri,” ujar Afifudin dalam diskusi bertema ‘Peran Media Dalam Hoax, Ujaran Kebencian dan SARA ’ di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat, Sabtu (14/4). Afifudin mengungkapkan, ada adagium yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kebohongan yang diulang-ulang, tentu hal tersebut dapat membahayakan karena dapat membenarkan berita hoax yang sekarang bertebaran di media sosial.

Bahkan, akun media sosial milik calon kepala daerah yang didaftarkan ke Bawaslu juga banyak yang fiktif. Dicontohkan, dari tiga akun yang didaftarkan pasangan calon, ada yang ketiga-tiganya tidak digunakan untuk kampanye. Sebaliknya, akun lainnnya yang digunakan untuk kampanye, sehingga berita tentang pasangan calon yang sampaikan ke publik tidak mudah terpantau oleh Bawaslu.

“Tidak hanya good news is bad news tetapi sekarang harus good news is good news,” terang Afifudin. Oleh karena itu, menurutnya untuk melawan berita hoax, isu SARA , dan ujaran kebencian perlu kerja sama yang sudah Bawaslu lakukan dengan beberapa kementrian, LSM dan tokoh-tokoh agama.

Selain itu, Bawaslu juga sedang merumuskan 6 indikator untuk mendefinisikan serta melawan berita hoax, isu SARA , dan ujaran kebencian.”Indikator tersebut berencana akan kita pakai sampai Pemilu 2019 nanti,” ungkap Afifudin. Pengamat Pemilu dari Perludem, Usep Hasan Sadikin menilai, seharusnya Bawaslu mendefinisikan ujaran kebencian dengan ujaran kekerasan.

Menurutnya ada dua makna dari ujaran kekerasan, pertama mengandung ancaman kekerasan dan kedua mengandung ancaman penghilangan hak warga. ”Tidak ada dua unsur ini masuk dalam penghalangan kebebasan berbicara,” kata Usep Hasan. Sedangkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Jimly mengungkapkan, saat ini media sering menjadikan opini sebagai sebuah fakta, sehingga dikhawatirkan dapat membenarkan berita hoax yang semula hanya opini tetapi karena diberitakan media konvensional seakan menjadi benar.

Terkait berita hoax, isu SARA , dan ujaran kebencian dalam konteks pemilu ini ada beberapa kunci, dimana lembaga penyiaran menjadi instrumen pembangunan demokrasi yang sehat dengan menjaga kondusifitas masyarakat dengan menjamin masyarakat mendapat berita yang benar, lembaga penyiaran harus menjadi perekat sosial dalam menangkal informasi hoax. “Lembaga penyiaran harus hadir meyakinkan masyarakat untuk membedakan mana berita hoax dan bukan,” tegas Jimly. rag/AR-3

View Comments

RAHEL COHRAN
Senin 16/4/2018 | 18:32
Halo.
Saya Mr Rahel Cohran pemberi pinjaman pinjaman pribadi yang memberikan pinjaman peluang waktu hidup kepada individu, perusahaan bisnis, asuransi, dll. Apakah Anda dalam kesulitan keuangan atau membutuhkan pinjaman untuk berinvestasi atau Anda perlu pinjaman untuk membayar tagihan Anda tidak mencari lebih lanjut seperti kita di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda menjadi sesuatu dari masa lalu. Kami menawarkan semua jenis pinjaman dalam denominasi mata uang dengan tarif 2% tanpa biaya di muka. Saya ingin menggunakan media besar ini untuk memberi tahu Anda bahwa kami siap membantu Anda dengan segala jenis pinjaman untuk menyelesaikan masalah keuangan Anda.Jika ya kemudian kembali sekarang melalui Email (rahelcohranloan@gmail.com) untuk lebih jelasnya, ANDA SANGAT BERTEMU.

Submit a Comment