Koran Jakarta | July 20 2018
No Comments
Direktur Politik Dalam Negeri, Kemendagri, Bahtiar, tentang Pesta Demokrasi

Pilkada Serentak Menjadi Momen Krusial sebelum Pemilu 2019

Pilkada Serentak Menjadi Momen Krusial sebelum Pemilu 2019

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Dua agenda politik yang akan menentukan konsolidasi demokrasi di Indonesia sudah di depan mata. Yang terdekat adalah pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah. Selanjutnya disusul tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2019, pada bulan Agustus ini. Dinamika politik pun tensinya kian memanas.

Untuk mengupas lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang dipersiapkan pemerintah di 2019 ini?

Pemerintah menjalankan fungsinya dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemilu. Seperti diamanatkan di Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bentuk bantuan dan fasilitasinya seperti apa?

Bentuk bantuan dan fasilitasi itu yaitu penugasan personel pada sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwascam dan Panitia Pemilihan Suara (PPS), penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwascam dan PPS, pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, menjamin kelancaran transportasi pengiriman logistik, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu dan dukungan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah gencar melaksanakan monitoring dan pemantauan dalam setiap tahapan pilkada maupun pemilu, melakukan koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan, konsolidasi keamanan dan ketertiban dalam menciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu serta melaksanakan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

Ini sudah mau mendekati pilkada, apakah akan punya pengaruh dengan pilpres?

Pilkada serentak tahun 2018 menjadi momen krusial sebelum pelaksanaan pemilu serentak 2019 karena pelaksanaan pilkada tahun 2018 diikuti oleh 171 daerah, termasuk di dalamnya 17 provinsi, yang mana terdapat lima provinsi dengan jumlah suara pemilih terbesar nasional yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung. Jumlah penduduk di tujuh provinsi itu mencapai 159 juta, atau 61 persen lebih dari jumlah penduduk Indonesia.

Pada saat yang sama juga telah memasuki tahapan Pemilu 2019, di mana pada saat ini telah dilakukan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019 sehingga konsentrasi penyelenggara harus lebih ekstra, mengingat agenda yang disiapkan lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya. Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 menjadi ajang pemanasan bagi partai politik untuk melakukan penjajakan koalisi menjelang pemilu presiden mengingat syarat pencalonan presiden harus memenuhi presidential threshold 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Masalah klasik dalam pemilu apa?

Masalah klasik yang sering terjadi adalah penegakan kasus pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu dan pilkada. Ini sudah diantisipasi melalui regulasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditambahkan penguatan kelembagaan Bawaslu dan panwas kabupaten atau kota yang sebelumnya bersifat ad hoc menjadi permanen. Permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) dalam hal ini data ganda pemilih, pemerintah telah mengantisipasi perekaman KTP elektronik yang menjadi dasar bagi pemilih telah selesai di tahun 2018 dan siap digunakan pada pemilu 2019. 

 

agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment