Pilkada Serentak Harus Dilakukan Partisipatif | Koran Jakarta
Koran Jakarta | April 9 2020
No Comments
Pesta Demokrasi

Pilkada Serentak Harus Dilakukan Partisipatif

Pilkada Serentak Harus Dilakukan Partisipatif

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Demokrasi yang baik mensyaratkan partisipasi publik. Untuk itu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 harus bisa menarik banyak warga ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut, baik sebagai pemilih, penyelenggara maupun pengawas pemilihan.

“Dalam semua tahapan proses pesta demokrasi, partisipasi publik harus mewarnai. Dengan begitu, pesta demokrasi yang digelar, ruhnya adalah partisipasi publik. Sebuah pesta dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (Idecenters), Girindra Sandino kepada Koran Jakarta, Senin (24/2).

Menurut Girindra, tahun ini, bangsa Indonesia punya agenda politik penting yakni hajatan Pilkada serentak di 270 daerah. Diharapkan Pilkada yang digelar, benar-benar jadi kontestasi yang mengakomodir partisipasi publik, bahkan dari awal tahapan.

“Intinya partisipasi politik publik di segala tahapan, mulai dari proses penjaringan calon, masa kampanye, dan saat pemungutan suara harus jadi ruh dari kontestasi politik, seperti yang sebentar lagi dihadapi yakni Pilkada serentak di 270 daerah,” kata Girindra.

Partai sebagai peserta pemilihan, lanjut Girindra, jelas punya tanggung jawab untuk memberi ruang bagi partisipasi publik. Misalnya dalam proses penjaringan calon kepala daerah, aspirasi publik harus didengar. Penjaringan calon jangan elitis. Suara publik mesti didengar dan jadi pertimbangan. Sehingga calon yang dipilih benar-benar calon yang dekat dengan masyarakat. Punya dukungan kuat dari masyarakat.

“Partai-partai yang jadi peserta Pilkada mutlak harus mendengar aspirasi publik. Bahkan sangat perlu melibatkan publik, mulai dari proses penjaringan calon kepala daerah,” ujarnya.

Berikan kesempatan, kata Girindra, publik ikut menilai jejak rekam kandidat yang hendak digadang. Sehingga publik, tidak seperti memilih kucing dalam karung. Ini sangat penting. Sekaligus jadi bagian dari pendidikan politik bagi publik agar publik bisa kritis menilai calon.

Begitu juga dalam pengawasan pemilu, kata dia, partisipasi publik sangat penting dilibatkan. Masyarakat harus diberi ruang untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilihan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diberi mandat oleh undang-undang, mesti membangun sistem pengawasan pemilihan yang partisipatif.

Siap Siaga

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan salah satu agenda penting nasional di tahun ini adalah digelarnya Pilkada serentak di 270 daerah. Semua elemen harus bahu membahu menyukseskan pesta demokrasi tersebut. Terutama menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang harus siap siaga menjelang Pilkada digelar.

“Di Pilkada nanti, Satpol PP sedikit banyak akan ikut terlibat. Salah satu fungsi Satpol PP adalah membantu kepala daerah menjaga ketertiban masyarakat. Saya minta Satpol PP meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terutama jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020,” kata Hadi. ags/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment