Koran Jakarta | November 23 2017
No Comments

Petani dalam Pusaran Politik dan Kemiskinan

Petani dalam Pusaran Politik dan Kemiskinan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Judul : Petani, Priayi, dan Mitos Politik

Pengarang : Dr Kuntowijoyo

Penerbit : BasaBasi

Terbit : 2017

Tebal : 246 halaman

ISBN : 987-979-9471-25-3

Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian pertanian atau bercocok tanam. Data 2013 menunjukkan, jumlah petani mencapai 31,7 juta. Meskipun cenderung berkurang, angka ini menempati urutan pertama profesi nasional. Selain itu, Indonesia juga memiliki lahan lebih dari 31 juta hektare siap tanam yang sebagian besar di Jawa.

Sebagai negara yang sangat potensial di sektor pertanian, sudah selayaknya Indonesia menjadi salah satu negara makmur di dunia karena kekayaan melimpah ruah. Di segala sektor kehidupan menjamin kesejahteraan. Sayangnya, kualitas sumber daya manusia tak sebanding ketersediaan sumber daya alam.

Ironinya, dalam perjalanan waktu, pemerintah serta masyarakat sendiri tidak menyadari potensi pertanian. Bahkan ada pernyataan, petani merupakan profesi orang pinggiran. Permasalahan-permasalahan ini terangkum dalam buku Petani, Priayi dan Mitos Politik. Buku coba menggambarkan keadaan pertanian dari masa ke masa.

Ada tiga tesis mengenai keterlibatan petani dalam politik Indonesia. Pertama, polarisasi mayarakat perdesaan yang terdiri atas tuan tanah dan petani penggarap (susunan kelas). Misalnya, di Jawa di mana PKI konsentrasi tanah. Mayoritas petani adalah pekerja pertanian yang tidak bertanah.

Kedua, ketegangan kultural antara santri dan abangan terkait aliran yang merupakan koalisi vertikal tanpa kelas sosial dan stratifikasi. Maksudnya, partai-partai Indonesia menerima siapa saja sebagai anggota seperti PKI yang mempunyai suborganisasi keagamaan dan mengorganisasi pegawai negeri.

Ketiga, konflik sosial-ekonomi dan cultural. Biasanya muncul konflik kepentingan antara tuan tanah (fanatisme agama) dan kepentingan petani (komunisme). Perdesaan, terutama Jawa, dikenal dengan komunitas agraris tertutup, homogen, dan didominasi ikatan tradisional dengan struktur supradesa yang bersifat feodal kolonial. Kelas sosial perdesaan dibagi berdasarkan ukuran pemilikan tanah. Di antaranya, (1) golongan penduduk inti (wong baku, gogol, pribumi) yang mempunyai tanah pertanian, rumah dan pekarangan dengan hak dan kewajiban penuh. Kemudian, (2) indung yang mempunyai sebidang tanah pertanian atau rumah-pekarangan dengan hak dan kewajiban terbatas. Lalu, (3) nusup tlosor atau bujang (penyakap, buruh tani, pekerja serabutan) yang tidak mempunyai keduanya.

Buku mau menggambarkan keadaan pertanian Indonesia. Setidaknya, radikalisme petani muncul bukan karena gangguan dalam struktur sosial, tapi terjadinya proses eksploitasi dan dominasi satu kelas terhadap lainnya. Radikalisme petani dipahami sebagai reaksi kaum proletar terhadap borjuis sebagai ekspresi dari struktur kelas yang kontradiktif.

Deprivasi sosial-ekonomi dan represi politik dari negara serta kekuatan ekonomi pasar/kapitalisme merupakan faktor yang menumbuhkembangkan eksklusivisme perlawanan. Lebih lagi ketika ada kebijakan agraria yang merugikan kepentingan petani baik dalam mengakses maupun penguasaan sumber daya agraria (tanah). Ini akan melahirkan perlawanan semakin keras, militan, emosional, dan destruktif.

Radikalisme komunitas petani muslim menjadikan fanatisme agama sebagai ideologi gerakan dan sumber inspirasi serta nilai yang digunakan dalam membangun komunalisme. Mereka bahkan mampu mengonstruksi radikalisme menggunakan simbol-simbol agama sebagai bingkai tindakan sehingga semakin memotivasi dan memobilisasi perlawanan. Pertanian tidak hanya sebatas tanah dan tumbuhan, tetapi melibatkan politik suatu daerah atau negara. 

Diresensi Novita Ayu Dewanti, Mahasiswa Pascasarjana UNY

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment