Koran Jakarta | October 18 2019
No Comments
Strategi Pembangunan I Maksimalkan Kembali Peran Sektor Manufaktur

Pertumbuhan 5% Tak Cukup Atasi Kemiskinan

Pertumbuhan 5% Tak Cukup Atasi Kemiskinan

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and/ones
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah juga mesti serius mengatasi kesenjangan, antara lain dengan mencegah pemusatan penguasaan sumber daya ekonomi hanya pada kelompok tertentu.

 

JAKARTA – Pemerintah mengakui bahwa In­donesia akan kesulitan mengatasi masalah ke­miskinan dan pengangguran apabila pertum­buhan ekonomi hanya bergerak di kisaran lima persen seperti beberapa tahun terakhir.

“Dengan pertumbuhan ekonomi lima per­sen atau 5,1 persen belum cukup karena kita masih punya isu kemiskinan dan penganggur­an, sehingga kita masih membutuhkan per­tumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, di Jakarta, Rabu (9/10).

Berdasarkan data Badan Pusat Statis­tik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal II- 2019 hanya 5,05 persen secara tahunan, atau melambat dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 5,27 persen.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata per­tumbuhan periode sebelumnya, maka pertum­buhan ekonomi Indonesia saat ini cenderung melambat. Pada 1968–1979, rata-rata pertum­buhan sebesar 7,5 persen. Kemudian, mele­mah menjadi rata-rata 6,4 persen pada 1980– 1996. Pada 2000–2018, rata-rata pertumbuhan ekonomi kembali merosot ke 5,3 persen.

Menurut Bambang, Indonesia perlu meng­identifikasi struktur ideal untuk pertumbuhan ekonomi. Pada 1980–1996, pertumbuhan eko­nomi rata-rata 6,4 persen ditopang oleh kom­binasi sektor sumber daya alam (SDA) dan ma­nufaktur.

Oleh karena itu, lanjut dia, Indonesia harus kembali memaksimalkan peran manufaktur pada pertumbuhan ekonomi, selain mendo­rong sumber pertumbuhan ekonomi potensial lainnya. “Sekarang tidak hanya manufaktur, tapi sektor jasa juga memiliki peran penting. Pariwisata juga bisa menurunkan defisit tran­saksi berjalan. Jangan lupa kita punya potensi kepada digital ekonomi yang menjadi bagian dari sektor jasa,” kata Bambang.

Sebelumnya dikabarkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama tercatat belum mampu memenuhi target peng­entasan kemiskinan dan kesenjangan kesejah­teraan. Untuk itu, pada periode kedua peme­rintahannya nanti, Presiden Jokowi mesti lebih intensif mengatasi kesenjangan guna mence­gah penurunan daya beli, antara lain melalui penguatan ekonomi di perdesaan yang men­jadi kantong kemiskinan di Tanah Air.

Ekonomi Produktif

Ekonom Unversitas Muhammadiyah Yog­yakarta (UMY), Achmad Ma’ruf, mengemuka­kan selain kemiskinan, pemerintah juga mesti serius mengatasi kesenjangan kesejahteraan, antara lain dengan mencegah pemusatan pe­nguasaan sumber daya ekonomi hanya pada kelompok tertentu.

Berdasarkan data Global Wealth Report 2018 yang dikeluarkan Credit Suisse, ketimpang­an berdasarkan kekayaan, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional, meningkat dari 45,4 persen pada 2017. Posisi Indonesia pada 2018 terburuk kelima di dunia. Sedangkan 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional, terburuk keenam di dunia.

Menurut Ma’ruf, pemerintah mesti mence­gah pemusatan ekonomi itu dengan cara meng­hidupkan sentra produksi rakyat di pinggiran, yakni di luar Pulau Jawa dan di perdesaan. “In­frastruktur yang telah dibangun selama lima tahun periode pertama Presiden Jokowi mesti dioptimalkan untuk membawa produksi desa ke kota, bukan sebaliknya,” jelas dia.

Ma’ruf menambahkan perbankan juga ha­rus didorong untuk mendistribusikan mo­dal kerja ke kalangan bawah, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, selama ini bias pendanaan ke indus­tri besar terlalu menguasai skema pendanaan perbankan.

“Selain itu, kebijakan yang mematikan pro­duksi desa harus dihentikan. Impor pangan, misalnya, itu harus benar-benar menjadi pu­tusan berbasis kebutuhan untuk menumbuh­kan ekonomi dalam negeri, bukan hanya kon­sumsi,” tukas Ma’ruf.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Air­langga, Gitadi Tegas, menambahkan peme­rintah juga perlu mengatur penggunaan dana desa agar tidak hanya dihabiskan untuk proyek fisik. Dana desa harus diarahkan untuk pe­nguatan ekonomi produktif, dan untuk itu di­perlukan desain terintegrasi dengan desa-desa lain dalam sebuah wilayah. YK/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment