Koran Jakarta | October 18 2019
No Comments
Ancaman Kekeringan - Sebanyak 38% Wilayah RI Memasuki Musim Kemarau

Perlu Antisipasi Penurunan Produksi Pangan

Perlu Antisipasi Penurunan Produksi Pangan

Foto : ANTARA/Adeng Bustomi
Warga menggembala kambing di lahan kering yang ditanami padi berusia satu bulan, di Kampung Cimanggu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (2/7/2019). Pemrov Jabar menyebut, sebanyak 8.644 hektare lahan pertanian di Jabar mengalami kekeringan pada musim kemarau dan akan berkoordinasi dengan pihak pengelola bendungan serta irigasi di Jabar supaya tidak meluas.
A   A   A   Pengaturan Font
Produksi beras nasional diperkirakan berkurang dua juta ton pada tahun ini akibat kekeringan.

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah untuk segera mengantisipasi potensi penurunan produksi pangan nasional, terutama beras, akibat kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air belakangan ini

. Pengamat pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan kekeringan akibat musim kemarau akan berdampak pada produksi pertanian, dan mengganggu ketahanan pangan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas manajemen air, dan tidak menggantungkan pertanian pada musim.

“Meskipun sekarang masih ada hujan, tapi tidak merata dan tidak kontinu. Ini menyulitkan pola tanam petani, karena tidak lama setelah ditanam, bibit akan mati kekurangan air,” ungkap dia, ketika dihubungi, Minggu (7/7).

Di sisi lain, lanjut dia, pengairan terbatas hanya pada daerah yang memiliki waduk, dan itu pun permukaannya turun. Sejumlah daerah kering seperti Madura, harus mendapat kiriman dari luar daerah. Ini menunjukkan daya dukung air di daerah itu lemah sekali. Padahal, rehabilitasi lahan dan hutan yang ada masih sangat terbatas, kurang pemeliharaan dan perluasan, serta tidak signifikan terhadap kebutuhan yang ada.

Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan manajemen sumber daya air. Selama ini, saat hujan, air dilarikan ke laut, tapi ketika kemarau air dicari. “Maka harus memperbanyak embung dan waduk karena air adalah sumber kehidupan. Tanpa air akan mengancam ketahanan pangan, dan pertanian tidak bisa digantungkan pada musim,” tukas Zainal.

Sebelumnya, pakar pertanian, Dwi Andreas, memperkirakan produksi beras di 2019 akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya akibat kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia dan bergesernya musim tanam. “Mengapa produksi bisa rendah karena berkurangnya luas panen padi. Ini belum kekeringan, kita baru bicara luas panen yang berkurang karena terjadi pergeseran musim tanam,” ujar Dwi Andreas yang juga Guru Besar Fakultas Pertanian IPB itu.

Selain itu, musim tanam pertama tahun ini mundur pada April, sehingga musim panen raya diperkirakan akan terjadi pada Agustus, atau bertepatan puncak kemarau. “Untuk itu, hampir saya pastikan produksi beras atau padi secara nasional lebih rendah dibandingkan tahun lalu,” tukas dia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi tahun lalu sebanyak 32,5 juta ton setara beras.

Adapun Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi sepanjang 2019 mencapai 84 juta ton atau setara 49 juta ton beras. Menurut Dwi Andreas, akibat kekeringan ini, produksi beras nasional akan berkurang dua juta ton.

Dia pun meminta pemerintah menghitung lagi jumlah cadangan stok beras nasional di Bulog dan pedagang guna mengantisipasi menurunnya produksi pangan di Agustus karena kekeringan. “Kalau bisa menghitung dengan jelas dan pas maka pemerintah bisa menetapkan kebijakan dengan pas untuk memenuhi stok,” imbuh dia.

 

Segera Direspons

 

Guru Besar Teknik Irigasi Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Sigit Supadmo Arif, mengemukakan kekeringan yang melanda sejumlah daerah seperti diungkapkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebaiknya segera direspons semua pemangku kepentingan, termasuk urusan pangan dan bencana kekeringan.

Menurut dia, dengan teknologi yang ada, sangat mudah bagi pemerintah untuk secara terbuka mengumumkan kondisi terkait pangan maupun dampak lain dari kekeringan kepada masyarakat sehingga setiap kebijakan bisa diawasi bersama.

Sigit mengemukakan sebenarnya selama pemerintahan Joko Widodo ada target merehabilitasi 3,5 juta hektare (ha) daerah irigasi atau separo dari total daerah irigasi teknis di Indonesia. “Juga ada target mencetak satu juta ha daerah irigasi baru dan 65 waduk baru yang meningkatkan 20 persen ketersediaan air untuk irigasi secara nasional,” ujar dia.

Namun, menurut Sigit, problem irigasi tidak hanya terkait penyediaan infrastruktur yang dalam hal ini di bawah wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai, tapi juga Kementerian Pertanian dan petani itu sendiri.

“Jadi, sebenarnya soal irigasi jalan sendiri, soal produksi pertanian juga berjalan dengan logika sendiri, petani jalan sendiri. Nah, ini kan sebenarnya masalah mendasarnya,” kata Sigit.

Terkait musim kemarau, Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Hary Tirto Djatmiko, mengatakan musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering, dan terasa panas terik dari pada tahun sebelumnya. Salah satu faktor penyebab kekeringan itu adalah akibat fenomena El Nino.

Dampak dari El Nino yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan. “Dan saat ini perkembangan musim kemarau yang ada di Indonesia, daerah atau luasan wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim kemarau sekitar 37–38 persen berarti sisanya masih hujan,” ujar Hary, pekan lalu. 

YK/SB/suh/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment