Koran Jakarta | September 20 2018
No Comments
Pemberantasan Korupsi

Perangi Korupsi Jangan Hanya Formalitas

Perangi Korupsi Jangan Hanya Formalitas

Foto : Istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Diharapkan dengan hadirnya Perpres tersebut perang melawan korupsi harus maksimal. Dan perang melawan korupsi harus subtansial. Tidak sekedar formalitas. Karena itu dibutuhkan sinergi antar elemen. Terutama di level pemerintah daerah.

“ Pemerintah daerah wajib menjalankan aksi pencegahan korupsi secara subtansial jangan hanya formalitas,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada para wartawan di Jakarta, Jumat (17/8).

Dalam kesempatan itu juga kembali Tjahjo membeberkan area rawan korupsi di daerah. Kata dia, area rawan korupsi yang paling sering menjerat kepala daerah atau aparatur sipil negara terkait dengan perencanaan anggaran. Beberapa kepala daerah dan pimpinan serta anggota legislatif di daerah kena jerat karena kongkalikong dalam perencanaan anggaran. “ Area rawan korupsi lainnya adalah terkait dengan pendapatan daerah. Dana hibah dan bansos,” katanya.

Area rawan lainnya, lanjut Tjahjo terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Berikut soal perjalanan dinas. Lalu terkait perizinan. Dan mutasi PNS yang diwarnai oleh bau jual beli jabatan. Area-area rawan korupsi inilah yang harus dipahami. Sebab sudah banyak yang terjerat. Tjahjo pun berharap kasus yang telah terjadi, hendaknya jadi pelajaran berharga. Sehingga kedepan tak ada lagi yang kena jerat. Karena dari sisi sistem dan regulasi, sebenarnya telah memadai. Persoalan yang terjadi lebih dipicu oleh mental individu masing-masing. “Jadi bukan masalah sistem. Ini lebih ke individu,” katanya.

Tjahjo juga membeberkan potret korupsi yang terjadi di Tanah Air. Katanya kalau melihat nilai korupsi persepsi indeks (CPI) Indonesia selama 2 tahun berturut-turut mengalami stagnasi. Nilainya ada di angka 37. Dari segi peringkat CPI pun, untuk tahun 2017, Indonesia mengalami penurunan peringkat dari level 90 turun menjadi peringkat 96 dari 180 Negara. “ Posisi kita tahun 2017 ini sejajar dengan Brazil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand dan Zambia,” ujar Tjahjo.

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu juga mengungkapkan data penindakan korupsi sepanjang tahun 2017. Sepanjang tahun 2017, paling tidak 495 Aparatur Sipil Negara (ASN) terjerat kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum. Di luar itu, tercatat ada 102 kepala desa, 37 anggota DRPD dan 30 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Modusnya beragam. Tjahjo pun kemudian membeberkan data terkait modus praktek korupsi yang ditangani penegak hukum sepanjang tahun 2016. 

 

ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment