Koran Jakarta | October 24 2017
No Comments
Peran Parpol

Pendidikan Politik untuk Perempuan Penting

Pendidikan Politik untuk Perempuan Penting

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Kaum perempuan banyak memberikan kontribusi pada sistem pemerintahan di Indonesia. Kontribusinya mulai dari bidang politik dan lain-lain. Karena itu sangat penting pendidikan politik bagi perempuan. Sebab banyak perempuan yang belum melek politik. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan itu usia bertemu dengan Komisi Perempuan Partai Golkar, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (9/8).

Menurut Soedarmo, program pendidikan politik di direktorat jenderal yang dipimpinnya, memang bukan hanya untuk perempuan. Tapi menyeluruh. Sasarannya mahasiswa, santri di pesantren-pesantren dan seluruh elemen masyarakat. “Cuma tidak bisa seluruh Indonesia, tapi kita lakukan beberapa daerah untuk lakukan pendidikan politik,” ujarnya. Soedarmo mencontohkan soal partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Kata dia, masih terbilang rendah. Karena itu pihaknya merasa perlu memiliki program mendorong pendidikan politik bagi kaum perempuan. Sehingga partisipasi mereka meningkat. Dalam program ini, pihaknya melibatkan organisasi masyarakat atau NGO yang punya konsen kepada masalah hak perempuan.

“Tapi kita juga mengarahkan temen-temen partai melakukan pendidikan politik kepada kader- kadernya, hanya anggarannya masih belum memungkinkan, belum memadai, mungkin belum maksimal melakukan pendidikan politik” ujarnya. Dalam kesempatan itu juga Soedarmo sempat menyinggung soal Surat Keputusan Bersama atau SKB tentang pengawasan ormas. Kata dia, SKB yang dibuat tak semata ditujukan pada satu kelompok.

Tapi berlaku untuk semua kelompok. Jadi tak benar jika SKB yang dibuat hanya menyasar, misalnya ke Ahmadiyah saja. “Isinya himbauan, Kemendagri melakukan pembinaan, pengawasan. Jadi bukan ditujukan kepada ormasnya. Bukan. Jangan salah,” kata dia. Dalam surat itu lanjut Soedarmo, isinya adalah himbauan positif dari pemerintah, agar masyarakat tidak antipati kepada eks anggota HTI, misalnya.

Intinya dihimbau kepada seluruh kementerian atau lembaga terkait agar melakukan pembinaan kepada masyarakay secara keseluruhan. Termasuk juga kepada eks HTI. “Misalnya Kemendagri di bawahnya ada PNS, kita bina PNS ini. Kita kasih pengarahan, perhatian, pencerahan, pemahaman, supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar,” kata dia.

Bahkan Soedarmo menjamin tidak ada diskriminasi kepada eks HTI. “SKB ini (SKB Ormas) beda dengan SKB Ahmadiyah. SKB Ahmadiyah ditujukan untuk Ahmadiyah. Kalau SKB ini ditujukan kepada kementerian, lembaga dan masyarakat, termasuk ada juha ke HTInya. Tapi enggak langsung, tapi melalui kementerian atau kelembagaan,” kata dia. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment