Koran Jakarta | April 21 2018
No Comments
suara daerah

Pendekatan Personal untuk Selesaikan Tanah Bandara

Pendekatan Personal untuk Selesaikan Tanah Bandara

Foto : koran jakarta / Eko S Putra
A   A   A   Pengaturan Font

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yog­yakarta (DIY), menjadi topik berita nasional terkait persoalan penolakan sebagian warga yang tanahnya termasuk dalam lahan pembangunan New Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Insiden kekerasan sempat menimpa warga yang berunjuk rasa pada awal Desember 2017 yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM.

Lembaga Ombudsman Per­wakilan DIY pada pertengahan bulan ini menyatakan ada­nya maladministrasi dalam pelaksanaan pengosongan tanah. Aturan konsinyasi yang digunakan untuk mengesah­kan pembongkaran bangunan dan tanaman warga melanggar UU dan Peraturan MA.

Untuk mengetahui ba­gaimana Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Kulon Progo memandang persoalan konflik dengan warga, wartawan Koran Jakarta, Eko S Putra, berkesempatan mewawanca­rai Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, seusai sarasehan warga terkait New Yogyakarta International Airport, di Kulon Progo, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Terkait konflik lahan New Yogyakarta International Air­port, apa yang akan dilaku­kan Pemkab Kulon Progo?

Sebenarnya konflik ini tidak sebesar yang ada di media. Secara statistik, tinggal 1 per­sen warga yang belum bisa menerima pembangunan New Yogyakarta International Airport ini. Jadi, kami ya akan terus melakukan pendekatan personal. Bagaimana baiknya untuk semuanya.

Warga penolak tidak ingin ganti rugi, mereka tidak ingin tanah pertaniannya dijadi­kan bandara, bagaimana me­nurut Anda?

Kalau soal itu sebenarnya Pemkab Kulon Progo sudah menyiapkan tanah peng­ganti yang jaraknya juga tidak jauh dari tanah mereka. Tingkat kesuburan­nya sama. Ini tanah bengkok milik Pemkab, jadi tinggal meny­iapkan peralihan kepemilikannya.

Tapi, kalau intinya menolak bandara dan tidak mau ganti rugi tanah maupun uang, ini yang membingungkan. Tapi sebe­narnya, nanti bisa selesai de­ngan pendekatan pribadi yang persuasif dan baik-baik, warga pasti mengerti.

Seperti sarasehan warga saat ini apakah menjadi salah satu upaya untuk menyele­saikan masalah itu?

Iya, sarasehan seperti ini, rembuk begini, sangat pen­ting karena bisa mendengar aspirasi masyarakat sekaligus sosialisasi informasi terakhir terkait pembangunan bandara. Jika satu per satu diselesaikan maka jadi ringan. Setiap ma­salah bisa diselesaikan meskipun dari sedikit. Pertemuan seperti ini bagus dan harus ditindak­lanjuti.

Jadi, apa rencana tindak­lanjutnya?

Dari sarasehan ini salah satunya akan dibuat help desk, yang diharapkan bisa me­mecahkan masalah lahan ini. Harapan saya di help desk se­lain dari PT Angkasa Pura juga ada dari Pemkab, BPN, dan PT PP sehingga masyarakat bisa langsung berhubungan de­ngan semua stakeholder. Biar mudah urusannya.

Yang publik harus ketahui, satu persen warga yang masih menolak ini berbeda-beda masalahnya. Ada yang me­mang menolak begitu saja. Tapi, ada juga yang persoalan­nya mengenai satu bidang tanah yang dimiliki oleh empat ahli waris, di mana tiga telah setuju menerima ganti rugi, dan yang satu belum.

Hal-hal seperti ini kita juga coba cari jalan keluar. Kalau mentok, ya bisa diselesaikan lewat pengadilan. Jika ada warga yang menuntut kepada keluarganya terkait masa­lah internal keluarga seperti itu, maka saya mendorong pengadilan untuk segera sidangnya dipercepat agar segera inkracht dan ada kepastian hukum.

Artinya, aspek hukum akan dikedepankan?

Tetap kekeluargaan dulu yang kita utamakan. Sarasehan dan pertemuan-pertemuan. Ada help desk, di mana semua stakeholder akan mendengar masalah-masalahnya dan mencoba menyelesaikan se­cara kekeluargaan. Tapi, andai tidak bisa, kan memang harus lewat pengadilan. Memang begitu mekanismenya.

Selain isu bandara, apalagi tantangan Kulon Progo saat ini?

Tentu saja ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Di sisi birokrasi, kami terus dorong profesionalisme, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Satu hal penting yang kami lakukan adalah mencip­takan zona bebas korupsi. Saya mengucapkan selamat kepada Kapolres karena mendapat penghargaan dari Kemenpan RB sebagai role model penye­lenggara pelayanan publik kategori baik dengan catatan.

Penyelenggaraan pemer­intah yang baik atau good goverment ini adalah salah satu indikatornya agar bisa menciptakan zona atau kawasan bebas korupsi atau zona integritas. Alhamdulillah, selain Polres juga ada dua yang ditetapkan Kemenpan RB jadi contoh zona integritas, yaitu zona wilayah bebas wilayah korupsi, yaitu dinas Dukcapil dan RSUD Wates. n N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment