Koran Jakarta | August 20 2018
No Comments
Berita Bohong

Penanganan “Hoax” Harus Dilakukan Simultan

Penanganan “Hoax” Harus Dilakukan Simultan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Maraknya propaganda dalam bentuk disinformasi dengan varian fake news dan hoax di Indonesia harus disikapi dengan serius. Perlu ada penanganan yang bersifat simultan. Serta penegakan hukum yang selektif. Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis (28/9). Menurut Wahyudi, menyikapi maraknya hoax, lembaganya telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi.

Rekomendasi pertama, pentingnya penegakan hukum yang selektif untuk sejumlah kasus penyebaran hoax, fake news, dan disinformasi yang mengancam kebebasan sipil. Tentu ini dengan mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan. “Rekomendasi kedua perlu dikaji kebijakan untuk kemudian melakukan pembaruan terhadap peraturan perundangundangan terkait, sehingga mampu memberikan respon terhadap maraknya disinformasi, fake news, dan hoax,” ujar Wahyudi.

Rekomendasi ketiga, kata dia, pentingnya pelembagaan tanggung jawab intermediaries dalam bentuk kebijakan yang mengikat. Termasuk kemudahan layanan aduan terhadap konten fake news dan hoax. Keempat, pentingnya perubahan kurikulum pendidikan yang memastikan literasi digital berlangsung secara sistematis dan simultan.

Termasuk juga pelibatan intermediaries, media, dan publik dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak sematamata dikerjakan pemerintah. “Kelima perlunya, sebuah lembaga rujukan yang terpercaya, untuk memberikan informasi yang utuh dan gamblang tentang kebenaran suatu informasi atau berita, meski dapat juga dilakukan oleh kelompokkelompok masyarakat sebagai wujud partisipasi,” tuturnya.

Sementara Miftah Fadhli, Peneliti ELSAM menambahkan, penanganan terhadap maraknya disinformasi, fake news, dan hoax memang harus simultan dan kolaboratif. Simultan artinya memerlukan banyak tindakan dan agenda, serta dilakukan secara jangka panjang dan terus-menerus. Sementara kolaboratif, harus melibatkan banyak pihak dan aktor, tidak hanya negara tetapi juga intermediaries (sektor privat), media, dan publik sendiri. Penangannya dapat dibagi ke beberapa level, yaitu negara, intermediaries, media, dan masyarakat sipil.

“Respons negara bisa dalam bentuk penegakan hukum, perubahan kebijakan (undangundang), hingga pembenahan kurikulum yang mendorong literasi digital maupun literasi pada umumnya,” ujar Fadhli. Sementara dalam konteks penegakan hukum, khusus terhadap fake news atau hoax di Indonesia, kata dia, memang problematis, karena ketentuan yang ada sangat erat kaitannya dengan perbuatan curang untuk mencari keuntungan dan perniagaan.

Maka, jika konten fake news atau hoax mengandung muatan yang dilarang oleh UU ITE, misalnya memuat kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian, ancaman kekerasan, baru penegakan hukum mungkin untuk dilakukan secara tegas, dan terpenuhi unsurnya. Selain juga mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan lainny, seperti KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment