Koran Jakarta | May 27 2017
No Comments
Transparansi Pajak l DJP Berwenang Mendapat Akses Informasi Keuangan dari LJK

Pemerintah Susun Aturan Main

Pemerintah Susun Aturan Main

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah harus hati-hati melakukan tukar informasi keuangan dengan negara lain agar tidak merugikan kepentingan nasional.

Jakarta – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dinilai kontroversial. Aturan tersebut berpotensi tumpang tindih dan rawan penyelewengan.

Anggota Komisi XI DPRRI, Heri Gunawan, menyoroti mekanisme keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Karena itu, Heri mendesak pemerintah menjelaskan mengenai perppu tersebut.

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan perppu. Apakah perjanjian internasional bisa dikualifikasikan sebagai situasi genting yang memaksa?” kata Heri, di Jakarta, Jumat (19/5).

Dengan perppu itu, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapat akses informasi keuangan dari perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya.

Heri mengingatkan bahwa kewenangan itu melabrak prinsip kerahasiaan bank sebagaimana Pasal 40 Ayat 1 UU Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan, setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank. “Di sinilah tumpang tidih peraturan terjadi. Perppu banyak menabrak UU,” papar politisi dari Partai Gerindra.

Dia memaparkan, UU yang ditabrak adalah UU No 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 34 Ayat (1) UU tersebut disebutkan, petugas pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan para wajib pajak, baik laporan keuangan, data yang diperoleh untuk pemeriksaan, dan dokumen yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.

Selain itu, dia juga berpendapat perppu tersebut juga menabrak UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah serta UU No 8/1995 tentang Pasar Modal yang di dalamnya memuat larangan memberi informasi orang kepada pihak mana pun yang ingin menggunakan infromasi.

Namun, Heri juga memahami semangat keterbukaan informasi perpajakan, namun pemerintah dinilai juga harus hati-hati untuk melakukan tukar informasi keuangan dengan negara lain agar tidak merugikan kepentingan nasional.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo, pertengahan pekan ini, menyebut Perppu Nomor 1 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ke depan akan sangat diperlukan. Menurut Presiden, nantinya pada tahun 2018 mendatang, semua negara di dunia akan membuka diri terhadap informasi perbankan.

Risiko Penyelewengan

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menekankan pentingnya aturan main Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan untuk mengatasi kemungkinan penyalahgunaan oleh petugas pajak.

“Yang otomatis mengakses adalah DJP, jadi harus dibuat aturan main siapa petugas pajak yang mengakses. Harus ada aturan main,” kata Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Dia menyebutkan aturan pelaksana dapat dikeluarkan dalam bentuk peraturan turunan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Mantan Gubernur Bank Indonesia itu optimistis aturan main tersebut dapat dikeluarkan dalam waktu dekat. mad/Ant/E-10

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment